ASN Dilarang Berpergian Keluar Daerah Saat Libur Isra Mikraj Dan Nyepi 2021

- Jurnalis

Selasa, 9 Maret 2021 - 15:09 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Surat Edaran

JAKARTA, KABAR BENGGAWI – Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang melakukan perjalanan ke luar daerah selama libur Isra Mikraj dan Hari Raya Nyepi pekan ini. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam Masa Pandemi COVID-19.

BACA JUGA :  Gawat! Berakhir Masa Tugas, Pj Bupati Banggai Kepulauan Terjadi Kekosongan ?

Pembatasan mobilitas tersebut berlaku juga untuk keluarga para ASN. “Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal 10 Maret sampai 14 Maret 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada tanggal 8 Maret 2021 tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif COVID-19 pada hari libur nasional tersebut. Kendati demikian, dalam SE terdapat pengecualian, yaitu ASN yang sedang melaksanakan perjalanan tugas kedinasan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh setidaknya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja.

BACA JUGA :  Gawat! Berakhir Masa Tugas, Pj Bupati Banggai Kepulauan Terjadi Kekosongan ?

Pengecualian juga diberikan bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah, dengan terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya masing-masing.

Namun, meskipun telah memperoleh izin untuk bepergian ke luar daerah, ASN juga harus selalu memperhatikan empat hal, yaitu :
1.  Peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
2.  Peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah (pemda) asal dan daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.
3.  Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
4.  Protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

BACA JUGA :  Gawat! Berakhir Masa Tugas, Pj Bupati Banggai Kepulauan Terjadi Kekosongan ?

Berita Terkait

Gawat! Berakhir Masa Tugas, Pj Bupati Banggai Kepulauan Terjadi Kekosongan ?
Sah! Bupati Sofyan Kaepa Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun
Dinilai Berhasil Terapkan Transformasi SDM Pendidikan, Pemkab Banggai Laut Diganjar Penghargaan Kemendikbudristek RI
Anggaran Sewa Sekretariat Mahasiswa di 6 Kota Dicoret Pemkab Banggai Kepulauan
Hanya 13 Anggota DPRD Yang Hadir, Paripurna Pembahasan Raperda LPJ dan Belanja Daerah Tahun 2023 Disetujui
Bupati Sofyan Kaepa Hadiri Rakor Forkopimda Se-Sulteng, Bahas Keamanan Pilkada 2024
Sekda Ruslan Tolani Mediasi Pembukaan Palang Kantor Desa Tinakin Laut
PAD Dikebut, TPI Mato Kini Dikelola Pemkab Banggai Laut
Berita ini 0 kali dibaca
Komentar

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 16:20 WITA

Gawat! Berakhir Masa Tugas, Pj Bupati Banggai Kepulauan Terjadi Kekosongan ?

Selasa, 9 Juli 2024 - 09:32 WITA

Sah! Bupati Sofyan Kaepa Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun

Jumat, 5 Juli 2024 - 23:11 WITA

Dinilai Berhasil Terapkan Transformasi SDM Pendidikan, Pemkab Banggai Laut Diganjar Penghargaan Kemendikbudristek RI

Jumat, 5 Juli 2024 - 13:18 WITA

Anggaran Sewa Sekretariat Mahasiswa di 6 Kota Dicoret Pemkab Banggai Kepulauan

Jumat, 5 Juli 2024 - 13:14 WITA

Hanya 13 Anggota DPRD Yang Hadir, Paripurna Pembahasan Raperda LPJ dan Belanja Daerah Tahun 2023 Disetujui

Berita Terbaru

Pria curi peralataan speedboat dibekuk Polisi (Istimewa)

Kriminal

Apes! Curi Peralatan Speedboat Pria di Luwuk Dibekuk Polisi

Kamis, 18 Jul 2024 - 10:38 WITA