Bahkan, mengutip pandangan Bhima Yudhistira Direktur Center of Economic and Law Studies, dengan tekanan mobilitas dan pembatasan sosial, maka proyeksi ekonomi RI bisa saja tidak akan tumbuh di angka 3,9 persen, melainkan hanya tumbuh di kisaran -0,5 persen hingga 2 persen saja. Ini tentu sangat mengkhawatirkan. Sudah seharusnya pemerintah menjadikan penanganan pandemi sebagai titik ukur apakah bisa keluar dari krisis ini.
“Meminjam istilah Cicero filsuf Italia, ‘Salus populi suprema lex esto’, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara,” tutur legislator dapil Sumatera Selatan I itu. Apalagi, Indonesia baru saja dinyatakan turun kelas oleh Bank Dunia dari kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income) menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income). Ini akan menambah daftar PR pemerintah untuk dapat naik kelas kembali.
“Diperlukan waktu dan kinerja yang lebih berat lagi untuk mencapai Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 4.090 dolar AS, untuk dapat naik kelas kembali menjadi Negara Berpendapatan Menengah Atas (upper-middle income),” tutup politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (mh/sf)
Halaman : 1 2
