“Saya bisa kasi kompensasi TPP jika kinerja pegawai maksimal dan tertib. Tapi ini jam segini hampir rata-rata semua kantor kosong pegawainya,” ungkapnya.
Ia mengatakan, temuan dari sidak itu akan menjadi acuan dalam rotasi jabatan nantinya pada saat pelantikan.
“Absen yang tenaga honorer kalau tiga hari berturut-turut tidak masuk tanpa ada pemberitahuan keluarkan saja, ini juga menjadi acuan rotasi jabatan kedepan,” tegas Bupati.
Selain itu, OPD yang terkena sidak yang pegawainya tidak berada di tempat yakni BPKAD hanya lima orang yang berada di tempat, Dinas Perhubungan hanya ada beberapa ASN dan tenaga honorer, Dinas Lingkungan Hidup hanya tiga orang yang berada di kantor. Hal itu harusnya bisa jadi acuan bagi Bupati Sofyan untuk mengevaluasi TPP ASN yang tinggi itu.
Perlu diketahui di Banggai Laut seorang Sekretaris Daerah menerima TPP sebesar Rp.17.911.217, lalu kepala OPD/asisten diberikan Rp.11.537.768. (NOMO/MAN)
Halaman : 1 2
