Lebih jauh Wapres mengungkapkan, dengan telah direvisinya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, saat ini Dana Otsus dari Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Diharapkan hal ini juga akan berimbas pada upaya pembangunan pendidikan yang lebih baik.
“Ini untuk membangun kesejahteraan orang Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP),” tegasnya.
Selain masalah pendidikan, pada acara ini Wapres juga mengapresiasi kerukunan antarumat beragama yang terjalin sangat baik di Papua Barat.
“Saya menyampaikan apresiasi bahwa kerukunan antarumat beragama di Papua Barat ini baik sekali dan ini saya kira menjadi contoh bagi daerah-daerah lain,” ucapnya.
Lebih lanjut, menurut Wapres, baiknya kerukunan umat beragama di Papua Barat ini berkat kepemimpinan kepala daerah, serta sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antartokoh agama dan tokoh adat di wilayah tersebut. “Hal itu merupakan modal utama di dalam kita membangun bangsa dan negara,” ujarnya.
Wapres menegaskan, kerukunan antarumat beragama sebagai bagian dari kerukunan nasional merupakan sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Apabila kerukunan nasional terganggu, maka akan menyebabkan konflik yang dapat menghambat negara dalam membangun dan menyejahterakan warga negaranya.
“Karena itu kita terus upayakan semaksimal mungkin, karena memang kerukunan Indonesia, persatuan Indonesia, dan kerukunan nasional ini merupakan sendi utama bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini yang harus kita jaga,” pungkasnya.
Tampak hadir dalam pertemuan ini di antaranya Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Bupati Manokwari Hermus Indou, Ketua Klasis Manokwari Pdt. J. Mamoribo, Ketua Persekutuan Gereja Gereja Papua (PGGP) Papua Barat Pdt. Shirley F.A. Parinussa, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Barat Pdt. Sadrak Simbiak, serta sejumlah Tokoh Agama dari Majelis-Majelis Agama Papua Barat.
Turut mendampingi Wapres pada kesempatan ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah; serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki. (BPMI SETWAPRES/UN)
Halaman : 1 2
