KABAR, BENGGAWI – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim meluruskan sejumlah kesalahpahaman terkait isu klaster pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang saat ini beredar di masyarakat. Miskonsepsi pertama, adalah isu mengenai adanya klaster penularan akibat PTM terbatas yang mencapai 2,8 persen satuan pendidikan dalam satu bulan terakhir. “[2,8 persen] itu adalah data kumulatif [sejak Juli 2020], bukan data per satu bulan,” ujar Nadiem dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), secara virtual, Senin (27/09/2021) sore. Kedua, penularan COVID-19 belum tentu terjadi di satuan pendidikan.
Nadiem menuturkan, persentase tersebut bukan data klaster melainkan data jumlah sekolah yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular COVID-19. “2,8 persen dari sekolah yang dilaporkan oleh sekolahnya ada yang [terkena] COVID-19, itu pun belum tentu mereka melaksanakan PTM,” ujarnya.
Ketiga, isu mengenai 15 ribu murid dan tujuh ribu guru yang terkonfirmasi positif selama PTM terbatas. Nadiem menegaskan bahwa data tersebut berasal dari satuan pendidikan yang belum diverifikasi.
“Itu berdasarkan laporan data mentah yang ternyata banyak sekali erornya. Contohnya, banyak sekali yang melaporkan jumlah positif COVID-19 melampaui daripada jumlah murid di sekolah–sekolahnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Mendikbudristek menegaskan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan pengendalian COVID-19 di satuan pendidikan.
“Ke depannya kami akan ada dua kolaborasi dengan Kemenkes. Pertama, [strategi surveilans] yang disebut [Menkes] Pak Budi tadi untuk memastikan bahwa ke sekolah-sekolah mendukung fasilitas random testing/sampling yang dilakukan. Kita akan secara spesifik akan menutup sekolah kalau sudah melampaui lima persen positivity rate,” terangnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
