Kemendes PDTT Daftarkan Pendamping Desa Jadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan

- Jurnalis

Sabtu, 10 April 2021 - 10:33 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Humas Kemendes PDTT)

JAKARTA, KABAR BENGGAWI – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bergerak cepat melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mendaftarkan seluruh Pendamping Desa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

“Khusus kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengambil langkah-langkah agar pendamping desa menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” demikian instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Inpres 2/2021tersebut.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, diberikannya BPJS Ketenagakerjaan kepada pendamping desa bertujuan untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan profesionalitas kerja para pendamping desa. Diterbitkannya Inpres ini, imbuhnya, merupakan bentuk apresiasi dan perhatian tersendiri Presiden terhadap kenyamanan bekerja para pendamping desa.

BACA JUGA :  Indonesia Jalin Kerjasama Bilateral dengan Abu Dhabi, Berikut Kesepakatannya

Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Bersama antara Kemendes PDTT dan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (09/04/2021).

“Ucapan terima kasih kepada Pak Presiden, atas nama pendamping desa di seluruh Indonesia yang sudah mendapat apresiasi dan perhatian. Sehingga hari ini seluruh pendamping desa di Indonesia serta merta menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021,” ujarnya.

BACA JUGA :  OJK Perbolehkan Pinjaman Pinjol Maksimum Rp10 Miliar

Abdul Halim menambahkan, rasa aman pendamping desa dalam bekerja diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi pendampingan program Dana Desa.  Hal tersebut mengingat masih terbatasnya jumlah pendamping desa, yang mengharuskan satu pendamping desa mendampingi 3-4 desa sekaligus.

“Harapan kita dengan kinerja para pendamping desa yang lebih optimal, yang lebih profesional, Dana Desa bisa lebih tepat penggunaan dan sesuai peruntukannya. Kedua, Dana Desa bisa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Berita Terkait

Jokowi Terima Tanda Jasa Penghargaan Order of Zayed, Pengahargaan Tertinggi dari ABU DHABI
Indonesia Jalin Kerjasama Bilateral dengan Abu Dhabi, Berikut Kesepakatannya
OJK Perbolehkan Pinjaman Pinjol Maksimum Rp10 Miliar
Kesinergisan Media DPR dan Media Lokal Perkuat Transparansi Kinerja Dewan ke Masyarakat
Presiden Jokowi Lepas Kontingen Indonesia ke Olimpiade 2024 Paris
Buka Rakernas ke-16 APKASI, Jokowi Minta Daerah Harus Adaptif dan Inovatif
Laporan Realisasi APBN Semester I-2024 Disetujui
Korupsi Banpres Bisa Dicegah Jika Disalurkan via Bantuan Non-Tunai
Berita ini 0 kali dibaca
Komentar