Kedua, Presiden Jokowi menyampaikan mengenai kerja sama di bidang ekonomi untuk pemulihan ekonomi. “Presiden mendorong upaya peningkatan volume perdagangan kedua negara, antara lain adanya direct shipping lines antara kedua negara di mana Pelindo II sudah menjajaki rencana tersebut,” ujar Menlu.
Kepala Negara juga mendorong keringanan pajak impor, khususnya untuk alat transportasi bus karoseri dari Indonesia.
“Terkait investasi, Presiden Republik Indonesia meminta dukungan Kamboja agar perusahaan BUMN dan swasta Indonesia dapat menjadi mitra pembangunan dan investasi utama di Kamboja, antara lain yang disebutkan, pembenahan sistem perkeretaapian dan pemenuhan kebutuhan gerbong kereta, pembangunan pembangkit listrik apung, dan kebutuhan tugboat (kapal tunda), dan proyek infrastruktur di Kamboja oleh BUMN konstruksi Indonesia,” papar Retno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan Bilateral RI dan Kamboja, di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
Ketiga, kedua pemimpin membahas mengenai kerja sama di bidang pertahanan. “Peningkatan kerja sama pertahanan ini menurut Presiden perlu ditingkatkan, antara lain dilakukan melalui perluasan kerja sama Army-to-Army talk, kemudian mendorong peningkatan pendidikan dan latihan bersama personel militer,” ujar Menlu.
Terakhir, Presiden Jokowi menyampaikan perlunya sinergi antara Indonesia, Kamboja, dan Thailand di mana ketiga negara ini akan menjadi ketua di sejumlah organisasi pada tahun 2022 mendatang. Indonesia akan memegang keketuaan G20, Kamboja menjadi Ketua ASEAN, dan Thailand menjadi Ketua APEC.
“Presiden Republik Indonesia menyampaikan harapan agar terdapat koordinasi dan sinergi antara ketiga negara yang semuanya adalah negara anggota ASEAN, baik dari segi waktu penyelenggaraan maupun substansinya,” pungkas Menlu Retno Marsudi.
Mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (SLN/UN)
