Mendagri Dorong Pemda untuk Percepat Realisasi APBD 2021

Tito juga mengingatkan soal kewenangan pemerintah pusat dalam mengawasi penggunaan APBD. Terkait hal itu, pemerintah pusat akan terus memperbaiki dan memberikan bimbingan teknis kepada pemda. Saat ini, pemerintah pusat telah memanfaatkan sistem informasi dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD. “Kami tidak ingin sebetulnya membuat repot teman-teman daerah tapi inilah tanggung jawab kita dalam rangka untuk membuat sistem yang bisa meminimalisir penyimpangan, moral hazard. Juga membuat rekan-rekan, teman daerah menjadi lebih terbuka dan lebih punya instrumen ketika berhadapan dengan teman-teman di legislatif daerah,” tandasnya. (HUMAS KEMENDAGRI)

Halaman : 1 2