Ditambahkan Menhub, penyekatan tersebut tidak berlaku untuk pergerakan arus barang atau logistik yang hanya turun sekitar 3-5 persen. “Artinya rencana kita untuk melakukan peniadaan mudik pada penumpang dan memberikan seluas-luasnya pergerakan kepada logistik itu terjadi dengan baik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Budi Karya memaparkan bahwa pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan pemudik pada H-2 dan H-1 Idulfitri.
“Dari pantauan yang kami lihat dari survei kami, bahwa mudik ini masih bisa terjadi lagi tinggi mungkin besok dan lusa. Oleh karenanya, kami mengimbau untuk tetap tidak melakukan mudik karena itu akan lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, imbuh Menhub, pemerintah juga berkonsentrasi mengatur kepulangan para pekerja migran Indonesia (PMI) terutama dari Malaysia, melalui titik kedatangan di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.
“Kementerian Perhubungan menyiapkan kapal-kapal untuk mengangkut ke tempat tujuan akhir dan juga bus. Tadi sudah disepakati bahwa TNI dengan komandan Pangdam akan mengambil alih satu pengelolaan dua titik, di Kepri dan di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ditambahkan Menhub, dalam Rapat Terbatas juga diputuskan larangan penggunaan pesawat carter selama masa peniadaan mudik.
“Berkaitan dengan penggunaan pesawat udara, tadi sudah disetujui bahwa tidak ada lagi penerbangan carter selama masa peniadaan mudik ini, sehingga kalau ada tenaga–tenaga kerja disarankan menunda perjalanan. Tetap ke Indonesia tetapi menunda,” ujarnya.
Selain terus mengintensifkan pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi pergerakan arus balik yang diprediksi terjadi mulai H+2 Lebaran.
“Dari catatan kami ada 22 persen yang akan balik pada hari Minggu H+2, itu kalau dikuantifikasi kira-kira 3,6 juta (pemudik), suatu jumlah yang banyak,” ungkap Menhub. (DND/UN)
Halaman : 1 2
