Selanjutnya, komisi-komisi DPR melalui rapat-rapat telah melakukan fungsi pengawasan atas berbagai permasalahan termasuk penimbunan oksigen dan harga obat Covid yang terlalu tinggi di beberapa wilayah serta evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dampaknya bagi perekonomian.
“DPR juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali yang kemudian diperluas ke beberapa daerah sejak 12 Juli 2021,” sambung Puan. Namun, Puan mengingatkan pemerintah untuk tetap melakukan pula upaya antisipasi dan mitigasi lonjakan kasus Covid-19 di luar wilayah Jawa dan Bali.
Kendati ketidakpastian pandemi covid-19 masih tinggi, Puan meminta kebijakan fiskal APBN 2021 untuk mengantisipasi penanganan pandemi dan dampaknya melalui penguatan pelayanan kesehatan, perluasan dan penguatan perlindungan sosial, serta menjaga, melindungi, dan mempertahankan UMKM dan Usaha Mikro agar dapat menjalankan usahanya.
“Pimpinan DPR mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan menyelamatkan Bangsa dan Negara dalam perang menghadapi pandemi Covid-19. Menyatukan seluruh energi bangsa untuk dapat mengatasi pandemi Covid-19,” tandas mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu. (ann/sf)
Halaman : 1 2
