“Kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang sekarang semakin penting dan sangat dibutuhkan rakyat. Tumbuhkan dukungan rakyat dengan menjadi otoritas yang bisa dipercaya. Kalau rakyat percaya, program pemerintah akan otomatis diikuti,” kata Puan.
Alumnus FISIP Universitas Indonesia ini mengatakan, tidak bisa membayangkan jika ruang publik kita terus diisi oleh polemik yang kontraproduktif selama masa-masa darurat ini. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang simpatik.
Garis komando dalam komunikasi publik pemerintah harus diimbangi dengan kesinambungan dalam cara aparat dan jajaran pemerintah di lapangan saat menjalankannya. “Yang di lapangan juga harus penuh persuasi. Jangan sampai yang di atas memicu polemik dan di lapangan tidak simpatik saat melaksanakan tugasnya,” kata Puan.
Puan menyadari bahwa efek pandemi seperti kelelahan juga tidak sepenuhnya bisa dihindari oleh jajaran pemerintah dan aparaturnya. Namun, ini adalah tugas bersama untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. “Marilah kita semua sama-sama menahan diri untuk tidak memantik polemik yang tidak berfaedah,” ujarnya.
Pada Jumat (16/7/2021), Presiden Joko Widodo menegur soal komunikasi publik para pejabat terkait pandemi Covid-19. Presiden menyebut, pernyataan tidak sensitif dari pejabat publik akan membuat rakyat frustasi di tengah situasi pandemi. Puan berharap, teguran Presiden saat membuka rapat terbatas kabinet tersebut benar-benar dijalankan dan menjadi kenyataan. (sf)
Halaman : 1 2
