Jangan Potong Alokasi Bantuan Konkret Untuk Rakyat

- Jurnalis

Rabu, 21 Juli 2021 - 16:47 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SENAYAN, KABAR BENGGAWI – Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mengkritisi keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memotong alokasi bantuan aspirasi budi daya ikan air tawar sistem bioflok tahun 2021. Menurutnya, bantuan konkret kepada rakyat pembudidaya ikan dan nelayan justru sangat dibutuhkan di tengah pandemi.

 

“Mengapa (bantuan) harus dipotong? Bantuan bioflok adalah bantuan langsung untuk rakyat pembudidaya ikan tawar, selain tepat sasaran juga lebih pasti dalam penyerapan anggaran, juga memberi manfaat langsung untuk rakyat,” kata Ansy Lema, sapaan akrabnya dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Senin (19/7/2021).

 

Politisi dari F-PDI Perjuangan ini menilai keputusan memotong alokasi bantuan bioflok dari 220 paket menjadi 110 paket secara jelas menunjukkan bahwa KKP tidak berpihak kepada rakyat di tengah pandemic Covid-19. Sebab, lanjutnya, saat ini pembudidaya ikan air tawar dan nelayan sangat terpukul karena pandemi.

BACA JUGA :  Indonesia Jalin Kerjasama Bilateral dengan Abu Dhabi, Berikut Kesepakatannya

 

Karena itu, harapnya, realokasi anggaran dan refocusing kegiatan bertujuan untuk membantu rakyat secara tepat, cepat, dan langsung di tengah pandemi. Bantuan bioflok memberikan keuntungan ekonomis kepada kelompok pembudidaya penerima bantuan, dan konsumsi sehat masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi.

 

“Jangan sampai dengan alasan realokasi dan refocusing, KKP memotong program konkrit buat rakyat, para pembudidaya atau nelayan kecil, dan tetap melanjutkan program-program skala besar yang tidak langsung manfaatnya dirasakan rakyat. Mestinya, krisis pandemi membutuhkan kerja nyata untuk membantu rakyat, bukan sebaliknya,” jelas Ansy.

BACA JUGA :  Kesinergisan Media DPR dan Media Lokal Perkuat Transparansi Kinerja Dewan ke Masyarakat

Berita Terkait

Jokowi Terima Tanda Jasa Penghargaan Order of Zayed, Pengahargaan Tertinggi dari ABU DHABI
Indonesia Jalin Kerjasama Bilateral dengan Abu Dhabi, Berikut Kesepakatannya
OJK Perbolehkan Pinjaman Pinjol Maksimum Rp10 Miliar
Kesinergisan Media DPR dan Media Lokal Perkuat Transparansi Kinerja Dewan ke Masyarakat
Presiden Jokowi Lepas Kontingen Indonesia ke Olimpiade 2024 Paris
Buka Rakernas ke-16 APKASI, Jokowi Minta Daerah Harus Adaptif dan Inovatif
Laporan Realisasi APBN Semester I-2024 Disetujui
Korupsi Banpres Bisa Dicegah Jika Disalurkan via Bantuan Non-Tunai
Berita ini 0 kali dibaca
Komentar

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:25 WITA

Jokowi Terima Tanda Jasa Penghargaan Order of Zayed, Pengahargaan Tertinggi dari ABU DHABI

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:07 WITA

Indonesia Jalin Kerjasama Bilateral dengan Abu Dhabi, Berikut Kesepakatannya

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:41 WITA

OJK Perbolehkan Pinjaman Pinjol Maksimum Rp10 Miliar

Minggu, 14 Juli 2024 - 09:21 WITA

Kesinergisan Media DPR dan Media Lokal Perkuat Transparansi Kinerja Dewan ke Masyarakat

Kamis, 11 Juli 2024 - 10:14 WITA

Presiden Jokowi Lepas Kontingen Indonesia ke Olimpiade 2024 Paris

Berita Terbaru

Pria curi peralataan speedboat dibekuk Polisi (Istimewa)

Kriminal

Apes! Curi Peralatan Speedboat Pria di Luwuk Dibekuk Polisi

Kamis, 18 Jul 2024 - 10:38 WITA