Jangan Potong Alokasi Bantuan Konkret Untuk Rakyat

- Jurnalis

Rabu, 21 Juli 2021 - 16:47 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Ansy Lema mengingatkan, rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah memutuskan bahwa realokasi anggaran dan refocusing kegiatan menyasar pada perjalanan dinas, biaya rapat dan konsumsi, biaya operasioanal kantor dan rehabilitasi, biaya honor, dan lain-lain, bukan pemotongan anggaran untuk rakyat.

 

“Justru di saat pandemi seperti saat ini, keberpihakan pada rakyat harus semakin diperlihatkan. Ansy mendesak KKP menyisir ulang kebijakan realokasi anggaran dan refocusingkegiatan agar tetap bisa memprioritaskan bantuan bagi rakyat. Karena ketika saya turun menjumpai masyarakat, mereka sangat merasakan manfaat dan mengharapkan bantuan budi daya ikan ini,” kata Ansy Lema.

 

Dia menambahkan, selain harus menyasar kepada rakyat, realokasi anggaran dan refocusing kegiatan harus dilakukan secara profesional, matang dan transparan agar tidak terjadi kebijakan kontraproduktif di tengah pandemi. Dalam ruang terbuka, kebijakan terkait rakyat akan mudah dirumuskan, diperjuangkan, dan dihasilkan.

 

“Prinsip pandemi saat ini realokasi dan refocusingharus menyasar rakyat, bukan menjauh dari rakyat. Di sini KKP harus secara terbuka menerima masukan agar program-program pro rakyat, terutama kepada pembudidaya air tawar dan nelayan tangkap menjadi nafas utama dalam setiap kebijakan di tengah pandemi,” tutup politisi dapil Nusa Tenggara Timur II ini. (ann/sf)

Follow WhatsApp Channel www.kabarbenggawi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Rekomendasi untuk Anda

Diduga Tak Punya IZin IUP dan HGU, PT CAS Sudah Beroperasi
Program Makan Bergizi Gratis Harus Berikan Manfaat pada Petani, Peternak, dan Nelayan Lokal
Sah! Presiden Prabowo Teken PP Penghapusan Kredit Macet UMKM
KPU RI : Anggaran Hibah Pilkada 2024 Capai Rp28,6 Triliun
Pertimbangkan Sosialisasi ke Masyarakat, Kemenhub Tunda Penyesuaian Tarif Penyeberangan
Presiden Prabowo Subianto Dorong Kemandirian Energi dan Optimalisasi Subsidi Tepat Sasaran
Badan Legislasi DPR RI Usulkan Pencalonan Pilkades Pakai Partai Politik
Rp139,4 Triliun Dipersiapkan untuk Swasembada Pangan di 2025
Berita ini 3 kali dibaca

Rekomendasi untuk Anda

Senin, 23 Desember 2024 - 08:23 WITA

Diduga Tak Punya IZin IUP dan HGU, PT CAS Sudah Beroperasi

Jumat, 6 Desember 2024 - 18:17 WITA

Program Makan Bergizi Gratis Harus Berikan Manfaat pada Petani, Peternak, dan Nelayan Lokal

Kamis, 7 November 2024 - 07:23 WITA

Sah! Presiden Prabowo Teken PP Penghapusan Kredit Macet UMKM

Jumat, 1 November 2024 - 12:46 WITA

KPU RI : Anggaran Hibah Pilkada 2024 Capai Rp28,6 Triliun

Jumat, 1 November 2024 - 12:32 WITA

Pertimbangkan Sosialisasi ke Masyarakat, Kemenhub Tunda Penyesuaian Tarif Penyeberangan

Berita Terbaru

Advertorial

Bupati Sofyan Kukuhkan Empat Orang TPPD

Rabu, 8 Jan 2025 - 11:38 WITA