SENAYAN, KABAR BENGGAWI – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi titik yang krusial dalam kaitan dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi sepanjang sejarah pembangunan riset di Indonesia.
Menurutnya, hal itu dapat membuka politisasi di dunia riset nasional. “Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus,” tegas Mulyanto dalam siaran persnya, Rabu (13/10/2021).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu menjelaskan, sebelumnya para ahli sudah minta Presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.
“Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP. Menurut saya Pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP,” jelas Mulyanto.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
