“Bagaimana prinsip-prinsip membagi profit dan kemudian memunculkan perpajakan global, termasuk minimum taxation untuk menghormati hak-hak pendapatan perpajakan dari semua negara sehingga tidak terjadi apa yang disebut base erosion profit shifting atau menggerus basis pajak suatu negara karena negara-negara bisa bergerak antarnegara untuk terjadi pengurangan perpajakan,” kata Menkeu.
Selain enam agenda prioritas di atas, Indonesia juga akan fokus kepada beberapa isu yang merupakan isu legacy atau warisan dari Presidensi G20 Itali. Pertama, mengintegrasikan risiko pandemi dan risiko iklim dalam risiko global. Kedua, penguatan global financial safety net.
“Ini juga berkaitan juga dengan IMF yang dalam hal ini melakukan penggunaan SDR (Special Drawing Rights) 650 untuk direalokasikan bagi membantu negara-negara miskin,” ujar Menkeu.
Ketiga, peningkatan arus modal antar negara. Keempat, melanjutkan Inisiatif Kesenjangan Data (Data Gap Initiatives). Kelima, reformasi regulasi sektor keuangan. Keenam, pengelolaan dan transparansi utang terkait dengan debt service suspension initiatives, terutama bagi negara-negara miskin. Ketujuh, agenda pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif. Kedelapan, dukungan bagi Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Bank). Kesembilan, perkuatan kapasitas sistem kesehatan untuk pencegahan dan kesiapan respon pandemi. Dan yang terakhir, bagaimana upaya menarik investasi swasta.
“Itulah tema-tema yang akan dibahas dan biasanya menjadi tema utama yang akan diangkat pada Pertemuan G20 tingkat kepala negara. Karena memang dari sisi finance dan central bank, ini yang menyangkut kesehatan keuangan dunia dan terutama menyangkut masalah-masalah yang memiliki implikasi kebijakan global dan keuangan global,” kata Menkeu. (dep/mr/hpy)
Halaman : 1 2
