Peningkatan pagu belanja K/L antara lain untuk penebalan bansos, percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN, dan persiapan pelaksanaan Pemilu. Sementara belanja non K/L antara lain untuk subsidi dan kompensasi energi.
Di sisi lain, realisasi TKD Tahun 2023 mencapai Rp881,3 triliun atau 108,2% dari Pagu APBN 2023 dan Perpres 75/2023, meningkat sebesar 8,0% dibandingkan pada tahun 2022. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah, peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan pembayaran kurang bayar DBH sampai tahun 2022 dan peningkatan penyaluran Dana Alokasi Khusus.
“Transfer kita ke daerah realisasi sementaranya Rp881 triliun, ini juga tertinggi dalam sejarah transfer kita. Lebih tinggi dari APBN awal yang Rp814 triliun yaitu 108% dari APBN maupun Perpres 75,” pungkas Menkeu. (dj/al)
Halaman : 1 2
