Dunia kini dihadapkan tantangan untuk segera menangani masalah perubahan iklim. Di sisi lain, dunia juga dituntut untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonominya dengan terus menggerakkan mesin industrinya yang kebanyakan masih menggunakan bahan bakar fosil.
Dalam konteks Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam sambutannya di COP-28 di Dubai Uni Emirat Arab, menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) di 2060 atau lebih awal.
Untuk itu, Jokowi berharap melalui COP-28 dapat terbangun kerja sama dan kolaborasi inklusif untuk mendukung pencapaian NZE tersebut. Bahkan, Kepala Negara ketika itu menegaskan Indonesia sedang mempercepat transisi energi, dengan pengembangan energi terbarukan, dan menurunkan penggunaan PLTU batu bara.
Upaya mencapai target NZE 2060 membutuhkan pembiayaan besar, lebih dari USD1 triliun. Presiden Jokowi pun mengundang kerja sama dunia untuk berkolaborasi dan melakukan investasi untuk menyokong pembiayaan transisi energi yang berbunga rendah.
Berdasarkan laporan diskusi Inventarisasi Global atau Global Stocktake United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2023, komitmen negara-negara di dunia yang tercantum di Nationally Determined Contribution (NDC)-nya, tidak sejalan dengan Persetujuan Paris.
Hal ini akan menyulitkan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global sebesar 43 persen di 2030 dari tingkat emisi 2010 dan 60 persen di 2035 dan nir emisi pada 2050.
Terlepas dari polemik mengatasi masalah perubahan iklim, kontribusi Indonesia untuk mengatasi soal perubahan iklim cukup terang benderang. Salah satu bentuk komitmen itu adalah merealisasikan perdagangan karbon.
Sebagai informasi, perdagangan karbon di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021, dan Peraturan Menteri LHK 21/2022. Perdagangan karbon melalui bursa diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Bursa Karbon Indonesia (BKI), pada 26 September 2023.
Dalam rangka itu, Ketua Satgas Karbon Kantor Staf Presiden Ishak Saing dalam siaran persnya, pada Minggu (12/5/2024), mengatakan bahwa Kantor Staf Presiden telah membentuk satuan tugas (satgas) karbon untuk mendorong percepatan upaya-upaya dekarbonisasi di Indonesia, terutama terkait perdagangan karbon.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
