Pemerintah Indonesia juga merupakan salah satu pelopor negara berkembang pertama yang menggunakan perangkat fiskal untuk membiayai proyek hijau. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan telah menerbitkan obligasi atau surat berharga hijau dan biru sebagai bagian dari upaya untuk mendukung proyek-proyek hijau.
“Kami telah menerbitkan obligasi ritel, yaitu untuk memenuhi aspirasi pembangunan rendah karbon dan itu juga merupakan alat investasi yang baik bagi investor domestik kami. Kami juga menggunakan dana publik untuk mengundang lebih banyak partisipasi publik dan swasta, baik dari dalam negeri maupun global,” tukas Menkeu.
Menkeu menambahkan, sebelumnya Indonesia telah merancang platform mekanisme transisi energi dan juga meluncurkan Kemitraan Transisi Energi yang diumumkan pada KTT G20 Bali pada tahun 2022.
“Implementasi saat ini masih dalam proses dan kami terus memantau secara sangat rinci apa saja hambatan dalam mengimplementasikan mekanisme transisi energi dan dalam Just Energy Transition Partnership (JETP),” imbuhnya.
Halaman : 1 2
