BANGGAI, KABAR BENGGAWI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda penting terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Jamaludin R. Bunsiang serta Abukar.
Tiga agenda utama yang dibahas dalam paripurna yakni persetujuan bersama atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2027, persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta penyampaian Bupati Banggai Laut atas Rancangan KUA Perubahan APBD dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras dalam membahas rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, proses pembahasan yang berlangsung merupakan wujud tanggung jawab bersama kepada masyarakat sekaligus mencerminkan pelaksanaan fungsi DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Perbedaan pendapat dan argumentasi dalam pembahasan merupakan hal yang wajar. Namun semuanya berlangsung dalam suasana demokratis dengan semangat kebersamaan untuk memasukkan program dan kegiatan prioritas,” ujar Sofyan.
Ia menegaskan, program yang dirancang dalam APBD 2027 harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.
Sofyan juga menyampaikan bahwa sejumlah saran dan rekomendasi dari DPRD selama proses pembahasan KUA-PPAS 2027 telah ditindaklanjuti melalui penyesuaian dan perbaikan sebagaimana tertuang dalam catatan dan dokumen pembahasan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih terbatas sehingga tidak seluruh program dan kegiatan yang diusulkan dapat dibiayai.
Karena itu, pemerintah daerah akan mengedepankan program dan kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas pembangunan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Perlu kita sadari bersama bahwa kemampuan keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk membiayai keseluruhan program dan kegiatan yang diusulkan. Karena itu, kita harus mengutamakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas,” katanya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
