Menurut Dedi, langkah konkret yang dilakukan adalah mempercepat pencocokan data (matching) NIB dan NOP di masing-masing daerah. Infrastruktur digital untuk integrasi tersebut ditargetkan siap dan terintegrasi dalam pekan ini.
Kementerian ATR/BPN juga menargetkan pada 2027 sebanyak 70 persen wilayah kabupaten/kota di Indonesia telah mampu menyiapkan SPPT PBB terbaru secara terintegrasi.
Selain PBB, integrasi SISGITA diarahkan untuk mempercepat validasi BPHTB melalui sistem digital, termasuk penerapan prinsip fiktif positif, antrean First In, First Out (FIFO), serta transaksi pembayaran melalui perbankan resmi.
Dedi menegaskan keberhasilan transformasi membutuhkan dukungan pemerintah daerah, KPK, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan seluruh pihak terkait. (Man(
Halaman : 1 2
