Headline NewsPeristiwa

Masa Aksi Desak Idhamsyah Tompo Mundur Dari Jabatan

Masa Aksi Aliansi Rakyat Banggai Menggugat (Foto: Purnomo Lamala/ KabarBenggawi)

 

BANGGAI, KABAR BENGGAWI – Sejumlah masa aksi yang tergabung atas nama Aliansi Rakyat Banggai Menggugat melakukan demonstrasi di sejumlah titik di Kota Banggai. Senin (01/02). Dalam aksi tersebut masa Aliansi Rakyat Banggai Menggugat meneriakan beberapa tuntutan diantaranya segera berhentikan secara tidak hormat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Laut(Balut) Idhamsyah Tompo.

Salah satu orator masa aksi Zulfikri J Kumano mengatakan mendesak Plt. Bupati Tuty Hamid untuk memerintahkan Inspektorat agar segera melakukan Audit kepada BPKAD.

BACA JUGA :  Catat! Berikut Usulan Tarif Penerbangan Bandar Udara Banggai Laut ke Beberapa Kota

“Kami mendesak Inspektorat agar mengusut tuntas penyalagunaan jabatan Pj. Sekda sesuai dengan SK Bupati Balut nomor: 821.2.22/042/BKPSDMD/2019 tentang pengangkatan pejabat sekretaris daerah lingkup pemkab balut yang masa jabatannya paling lama 3 bulan,” terang Zulfikri

Orator lainnya Doni Setiawan menekankan kepada kepala BPKAD Idhamsyah Tompo untuk mempertanggungjawabkan segala permintaan SP2D pada setiap kegiatan belanja OPD. “Masih ada yang belum terbayarkan SP2D belanja tidak langsung khususnya hak-hak ASN berupa gaji, honor dan TPP,” tukasnya

BACA JUGA :  Sekretaris direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bersama Bupati, Letakan Batu Pertama Pembangunan Lapas

“Pembayaran tunjangan sertifikasi guru triwulan IV 2020 yang bersumber dari APBN tidak terbayarkan tahun 2020 tapi dibayarkan tahun anggaran 2021 yang diduga telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) 2021,” lanjut Doni

Selain itu, masa aksi meminta segera kepada gubernur Longki Djanggola atas nama menteri dalam negeri untuk segera menarik dan memberhentikan secara tidak hormat saudara Idhamsyah Tompo sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku seperti surat gubernur sulteng nomor: 800/186/BKD tanggal (06/09/2019) perihal tindak lanjut ASN yang tersangkut tindak pidana kejahatan jabatan.

BACA JUGA :  Kesal Dituduh "Ba Hugel", Suami di Luwuk Tega Pukul Istri Pakai Obeng Hingga Pingsan

Foto: Rapat Dengar Pendapat Antara Eksekutif dan Legislatif

 

Meski demikian, saat rapat dengar pendapat yang cukup alot dengan sejumlah anggota DPRD Balut Idhamsyah Tompo menjelaskan kejadian seperti ini disebabkan karena peralihan sistem keuangan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). “Kondisi keuangan seperti ini dialami seluruh daerah yang ada di Sulteng,” tandasnya (NOMO/MAN)