Presiden Jokowi Terbitkan Kepres 3/2021 Tentang Satgas Percepataan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah

- Jurnalis

Rabu, 10 Maret 2021 - 19:03 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Tangkapan layar Kepres 3/2021

JAKARTA, KABAR BENGGAWI – Dalam rangka mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

Perkembangan penerapan teknologi informasi dan ekonomi digital yang menunjukan tren yang meningkat perlu disikapi berbagai pihak, termasuk oleh Pemerintah Daerah.

“Dengan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), pengelolaan keuangan daerah diyakini akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (10/03/2021).

Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai perencanaan transformasi digital yang diselenggarakan tanggal 3 Agustus 2020 dan penandatanganan Nota Kesepahaman antar Pimpinan Kementerian/Lembaga sebelumnya, yaitu tanggal 13 Februari 2020.

BACA JUGA :  Indonesia Jalin Kerjasama Bilateral dengan Abu Dhabi, Berikut Kesepakatannya

Sebelumnya, Mandat menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah ada berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018. Namun berdasarkan hasil asesmen pada Mei 2020, implementasi ETPD masih sangat beragam. Pemerintah daerah yang sudah memasuki tahap ekspansi baru mencapai 13,83 persen, dan sisanya baru masuk pada tahap transformasi.

Keanggotaan Satgas P2DD terdiri dari Menko Perekonomian selaku Ketua dan beranggotakan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

BACA JUGA :  OJK Perbolehkan Pinjaman Pinjol Maksimum Rp10 Miliar

Selanjutnya di tingkat daerah akan dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) baik untuk tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota, dan diketuai oleh Kepala Daerah.

Berita Terkait

Indonesia Jalin Kerjasama Bilateral dengan Abu Dhabi, Berikut Kesepakatannya
OJK Perbolehkan Pinjaman Pinjol Maksimum Rp10 Miliar
Buka Rakernas ke-16 APKASI, Jokowi Minta Daerah Harus Adaptif dan Inovatif
Kunker ke Banggai Kepulauan, Wagub Ma’mun Amir Salurkan Berbagai Bantuan
Terendah Satu Dekade, Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Terus Turun
PAD Dikebut, TPI Mato Kini Dikelola Pemkab Banggai Laut
Subsidi BBM Cekik APBN, Proyek Mercusuar Tak Berdampak ke Masyarakat
Neraca Perdagangan Indonesia Masih Membukukan Surplus
Berita ini 0 kali dibaca
Komentar

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:07 WITA

Indonesia Jalin Kerjasama Bilateral dengan Abu Dhabi, Berikut Kesepakatannya

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:41 WITA

OJK Perbolehkan Pinjaman Pinjol Maksimum Rp10 Miliar

Rabu, 10 Juli 2024 - 16:54 WITA

Buka Rakernas ke-16 APKASI, Jokowi Minta Daerah Harus Adaptif dan Inovatif

Sabtu, 6 Juli 2024 - 09:15 WITA

Kunker ke Banggai Kepulauan, Wagub Ma’mun Amir Salurkan Berbagai Bantuan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 08:37 WITA

Terendah Satu Dekade, Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Terus Turun

Berita Terbaru

Pria curi peralataan speedboat dibekuk Polisi (Istimewa)

Kriminal

Apes! Curi Peralatan Speedboat Pria di Luwuk Dibekuk Polisi

Kamis, 18 Jul 2024 - 10:38 WITA