Abdul Halim mengatakan, aturan peniadaan mudik akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa pada momen perayaan Idulfitri tahun ini. Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan Dana Desa untuk BLT Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), di samping adanya berbagai program jaring pengaman sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sembako, dan sebagainya.
“Alhamdulillah, berkat kebijakan Presiden, dana yang ada di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja) ini digelontorkan sedemikian rupa ke desa. Ada PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, ada [Bantuan] Sembako. Nah terkait Program Dana Desa ada BLT dan Padat Karya Tunai Desa,” ujarnya.
Disampaikan Abdul Halim, BLT dan PKTD menjadi salah satu andalan Kemendes PDTT untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat di desa.
“Meskipun belum bisa menggantikan totalitas perputaran duit pada saat musim mudik lebaran di waktu sebelum pandemi COVID-19 dengan kondisi sekarang, tapi dengan adanya penopang jaring pengaman sosial ini pasti suasana desa akan sedikit tertolong,” tandasnya. (HUMAS KEMENDES PDTT/UN)
