Presiden Jokowi Terbitkan Perpres 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

- Jurnalis

Minggu, 25 April 2021 - 19:49 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KABAR BENGGAWI – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada tanggal 6 April 2021.

Peraturan yang dapat diakses melalui laman JDIH Sekretariat Kabinet ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dijelaskan dalam Perpres, KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Adapun perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak, sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Lebih lanjut disebutkan dalam Perpres, Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA serta mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

BACA JUGA :  Gawat! Berakhir Masa Tugas, Pj Bupati Banggai Kepulauan Terjadi Kekosongan ?

“Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak anak,” bunyi peraturan ini.

Kebijakan ini terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan KLA serta Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyelenggaraan KLA. “Dokumen Nasional Kebijakan KLA menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan KLA,” bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Dokumen Nasional Kebijakan KLA dijabarkan ke dalam RAN Penyelenggaran KLA. RAN ini terdiri atas lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

BACA JUGA :  Gawat! Berakhir Masa Tugas, Pj Bupati Banggai Kepulauan Terjadi Kekosongan ?

“Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh Presiden,”  dijelaskan pada Pasal 6.

Berita Terkait

Gawat! Berakhir Masa Tugas, Pj Bupati Banggai Kepulauan Terjadi Kekosongan ?
Sah! Bupati Sofyan Kaepa Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun
Dinilai Berhasil Terapkan Transformasi SDM Pendidikan, Pemkab Banggai Laut Diganjar Penghargaan Kemendikbudristek RI
Anggaran Sewa Sekretariat Mahasiswa di 6 Kota Dicoret Pemkab Banggai Kepulauan
Hanya 13 Anggota DPRD Yang Hadir, Paripurna Pembahasan Raperda LPJ dan Belanja Daerah Tahun 2023 Disetujui
Bupati Sofyan Kaepa Hadiri Rakor Forkopimda Se-Sulteng, Bahas Keamanan Pilkada 2024
Sekda Ruslan Tolani Mediasi Pembukaan Palang Kantor Desa Tinakin Laut
PAD Dikebut, TPI Mato Kini Dikelola Pemkab Banggai Laut
Berita ini 0 kali dibaca
Komentar

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 16:20 WITA

Gawat! Berakhir Masa Tugas, Pj Bupati Banggai Kepulauan Terjadi Kekosongan ?

Selasa, 9 Juli 2024 - 09:32 WITA

Sah! Bupati Sofyan Kaepa Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun

Jumat, 5 Juli 2024 - 23:11 WITA

Dinilai Berhasil Terapkan Transformasi SDM Pendidikan, Pemkab Banggai Laut Diganjar Penghargaan Kemendikbudristek RI

Jumat, 5 Juli 2024 - 13:18 WITA

Anggaran Sewa Sekretariat Mahasiswa di 6 Kota Dicoret Pemkab Banggai Kepulauan

Jumat, 5 Juli 2024 - 13:14 WITA

Hanya 13 Anggota DPRD Yang Hadir, Paripurna Pembahasan Raperda LPJ dan Belanja Daerah Tahun 2023 Disetujui

Berita Terbaru

Pria curi peralataan speedboat dibekuk Polisi (Istimewa)

Kriminal

Apes! Curi Peralatan Speedboat Pria di Luwuk Dibekuk Polisi

Kamis, 18 Jul 2024 - 10:38 WITA