“Mohon para pimpinan di daerah didukung oleh TNI-Polri untuk betul-betul melakukan evaluasi,” ujar Kepala BNPB.
Doni melanjutkan, langkah ini termasuk menghadirkan aparat satgas terutama dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP di semua titik yang dapat menimbulkan kerumunan dan mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan.
“Bapak Panglima TNI dan Kapolri akan mendukung penuh program di daerah. Oleh karenanya diharapkan juga para Pangdam, para Kapolda sampai dengan tingkat Babinkamtibmas dan juga Babinsa bisa mengajak masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan,” jelasnya.
Ketiga, menyangkut masalah mudik. Doni menyampaikan bahwa Presiden Jokowi mengatakan narasi mudik hendaknya mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat dan ini belum ada perubahan.
Selain itu, sambungnya, aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan betul-betul dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu patuh kepada protokol kesehatan.
Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, sejauh ini tinggal 7 persen warga yang tetap akan mudik dari posisi semula adalah 33 persen apabila mudik tidak dilarang. Setelah pengumuman mudik dilarang, angkanya turun menjadi 11 persen. Lalu, turun menjadi 7 persen setelah ada pengumuman dari Presiden Jokowi.
“Tugas kita adalah menurunkan angka yang 7 persen ini menjadi lebih rendah lagi, sehingga mobilitas bisa kita batasi, bisa kita kurangi dan juga tentunya ini akan bisa mengurangi penularan COVID-19 di berbagai daerah,” tutup Doni. (FID/AIT/TAR)
