Sementara itu Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNDIP Budi Setiyono mengatakan agar kebijakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tidak terlalu kaku pada prosedur, sehingga esensi persoalan sendiri justru malah terabaikan.
“Analogi sederhananya seperti dalam sebuah project, ketika evaluasi justru yang lebih banyak dipertanyakan pemerintah (Kemendikbud-Dikti) justru masalah kelengkapan dokumen bukan fokus pada hasil capaian dari project tersebut,” papar Budi.
Ia menambahkan, salah satu kesulitannya pada masa transisi di tengah pandemi ini memerlukan waktu agar mahasiswa lebih adaptif dengan program Kampus Merdeka ini.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih (PKS), didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti (F-PDI Perjuangan), Mujib Rohmat, Muhammad Nur Purnamasidi (F-Golkar), Bisri Romly (F-PKB), Yoyok Sukawi (F-Demokrat), Sakinah AlJufri (F-PKS), Zainuddin Maliki (F-PAN) dan Rojih (F-PPP). (oji/es)
Halaman : 1 2
