Pemerintah Berupaya Menahan Laju Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi

- Jurnalis

Jumat, 16 Juli 2021 - 13:56 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SENAYAN, KABAR BENGGAWI – Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.

 

Dokumen tersebut merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP Tahun 2020 kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Sri Mulyani di hadapan Rapat Paripurna yang berlangsung dengan protokol kesehatan ketat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2021).

 

Ia menjelaskan bahwa opini WTP ini merupakan opini WTP yang kelima kalinya secara berturut-turut diperoleh Pemerintah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. “Opini WTP atas LKPP Tahun 2020 diharapkan semakin memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa APBN dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel,” sebut Menkeu.

 

BACA JUGA :  OJK Perbolehkan Pinjaman Pinjol Maksimum Rp10 Miliar

Lebih lanjut, Menkeu menjabarkan kondisi tahun 2020 diakui penuh tantangan akibat pandemi Covid-19. Pemerintah menilai, dampak dari pandemi tidak hanya mengancam kesehatan manusia, namun juga mengganggu aktivitas perekonomian, menurunkan kesejahteraan rakyat dan berpotensi merusak stabilitas sistem keuangan.

 

“Oleh karena itu, pada tahun 2020, pemerintah merespon kondisi tersebut dengan mengambil langkah extraordinary, memberikan stimulus ekonomi dan keuangan dalam merespon kejadian tak terduga ini,” terang Sri Mulyani. Maka berbagai kebijakan itu pada akhirnya berhasil menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 menjadi minus 2,07 persen.

BACA JUGA :  Indonesia Jalin Kerjasama Bilateral dengan Abu Dhabi, Berikut Kesepakatannya

 

Berita Terkait

Pansus DPR RI Beberkan Tiga Masalah Utama Penyelenggaraan Haji 2024
Jokowi Terima Tanda Jasa Penghargaan Order of Zayed, Pengahargaan Tertinggi dari ABU DHABI
Indonesia Jalin Kerjasama Bilateral dengan Abu Dhabi, Berikut Kesepakatannya
OJK Perbolehkan Pinjaman Pinjol Maksimum Rp10 Miliar
Kesinergisan Media DPR dan Media Lokal Perkuat Transparansi Kinerja Dewan ke Masyarakat
Presiden Jokowi Lepas Kontingen Indonesia ke Olimpiade 2024 Paris
Buka Rakernas ke-16 APKASI, Jokowi Minta Daerah Harus Adaptif dan Inovatif
Laporan Realisasi APBN Semester I-2024 Disetujui
Berita ini 0 kali dibaca
Komentar

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 12:17 WITA

Pansus DPR RI Beberkan Tiga Masalah Utama Penyelenggaraan Haji 2024

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:25 WITA

Jokowi Terima Tanda Jasa Penghargaan Order of Zayed, Pengahargaan Tertinggi dari ABU DHABI

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:07 WITA

Indonesia Jalin Kerjasama Bilateral dengan Abu Dhabi, Berikut Kesepakatannya

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:41 WITA

OJK Perbolehkan Pinjaman Pinjol Maksimum Rp10 Miliar

Minggu, 14 Juli 2024 - 09:21 WITA

Kesinergisan Media DPR dan Media Lokal Perkuat Transparansi Kinerja Dewan ke Masyarakat

Berita Terbaru

Pria curi peralataan speedboat dibekuk Polisi (Istimewa)

Kriminal

Apes! Curi Peralatan Speedboat Pria di Luwuk Dibekuk Polisi

Kamis, 18 Jul 2024 - 10:38 WITA