Ilustrasi kedua, anda mesti memahami apa yang dimiliki daerah ini atas sumber daya yang dapat dikelola secara progresif sehingga dapat menyumbang PAD Daerah. Kekayaan SDA Kabupaten Banggai Laut yang hampir keseharian kita saksikan adalah hasil produksi perikanan tangkap. Pada tahun 2016 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan data hasil produksi perikanan tangkap di setiap Kabupaten dan Kota.
Kabupaten yang paling tertinggi hasil produksinya adalah Kabupaten Poso dengan hasil 53.935 ton. Sementara pada tahun yang sama, data Badan Pusat Statistik : produksi perikanan tangkap Kabupaten Banggai Laut berjumlah 68.863 ton, kemudian tahun 2017 : 72.463 ton, 2018 : 77.066 ton dan tahun 2019 : 78.543 ton.
Sehingga memberikan kesimpulan bahwa hasil produksi perikanan tangkap kita lebih tinggi dari Daerah Kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah. Potensi SDA di sektor Perikanan sangat melimpah, besarnya potensi pengelolaan produksi perikanan ini sayangnya tidak diikuti dengan infrastruktur pendukung yang memadai. Misalnya saja Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang berlokasi di daerah Mato, pembangunan PPI tersebut malah dibangun melalui alokasi anggaran APBN. Sejak tahun 2018 Pemerintah Pusat melalui anggaran APBN mengucurkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur perikanan di Kabupaten Banggai Laut hingga tahun 2020.
Sementara Pemerintah Daerah sama sekali tidak meliriknya. Kita juga belum mempunyai infrastruktur Tempat Pelelangan Ikan (TPI) padahal retribusi PAD Kabupaten Banggai Laut di Sektor perikanan sejak tahun 2016, 2017, 2018, 2019 hingga tahun 2020 lebih besar dari hasil retribusi TPI. Fasiitas TPI tidak ada tapi retribusinya berjalan. Saya juga kurang “mengerti” bagaimana mekanisme tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Baru pada tahun 2021 retribusi TPI direkomendasikan oleh BPK untuk tidak dilaksanakan.
Langkah program kongkrit dalam pengelolaan potensi perikanan tangkap yang besar adalah “Program 1000 perahu Fiber” untuk masyarakat. Tidak cukup hanya dengan itu, infrastruktur lainnya pun juga perlu seperti pembangunan gudang beku (Cold storage) sebagai variabel pendukung dari produksi perikanan tangkap yang melimpah.
Namun sayangnya untuk merealisasikan program tersebut berbagai kendala bermunculan mulai dari kemampuan dan tenaga APBD yang rendah sampai pada regulasi pengawasan perikanan yang diambil alih oleh Provinsi. Tidak cukup sampai disitu kendalanya, berbagai masalah korupsi dan perencanaan pada APBD tahun sebelumnya yang amburadul berimbas pada pelaksanaan dan realisasi program tersebut mandek.
Tapi tentu saja setiap usaha yang tulus tetap akan diberikan jalan, realisasi program “1000 perahu fiber” untuk masyarakat dan pembangunan gudang beku “Cold storage” di Kecamatan Labobo, Bangkurung dan Bokan Kepulauan tetap akan terus diupayakan realisasinya oleh Pemerintah Daerah.
Rencana audiensi dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dalam rangka permohonan bantuan 1000 perahu fiber dan gudang beku sebenarnya akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang tetapi karena situasi Covid-19 maka sepertinya akan dijadwalkan kembali.
Program-program tersebut sebagai dasar pembangunan seperti pada ilustrasi Candi diparagraf sebelumnya sebagai bentuk tanggungjawab dalam mewujudkan visi “Kearifan Lokal yang Berbudaya”
Pembangunan infrastruktur pengelolaan perikanan yang memadai dan alih teknologi perahu nelayan serta pembangunan SDM merupakan syarat untuk membuka gerbang investasi dari luar maupun dari dalam daerah, hal tersebut hanyalah salah satu jalan menuju kesejahteraan masyarakat Banggai Laut.*
Halaman : 1 2
