JAKARTA, KABAR BENGGAWI – Pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 dan bertransisi dari pandemi menjadi endemi, termasuk melalui APBN 2022. Covid-19 tidak bisa dihilangkan, namun bisa dikendalikan. Seiring dengan penanganan Covid-19 yang diperkirakan semakin baik di tahun 2022, alokasi belanja pada APBN 2022 tetap dirancang untuk pemulihan namun juga fleksibel untuk mengakomodir ketidakpastian ke depan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio N Kacaribu dalam acara Indonesia Bicara pada Kamis (10/9) mengatakan bahwa APBN harus siap merespon dinamika, khususnya pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial.
“Kita siapkan budgetnya di dalam APBN kita. Bukan hanya vaksin saja. Kita tahu bahwa tenaga kesehatan harus kuat. Waktu 2020-2021 sampai sekarang nakes kita sudah berjibaku bekerja keras, kita berikan insentif. Nah karena ini sudah akan berkelanjutan, kita coba lihat bagaimana bentuk insentif dari nakes sini harusnya agak lebih permanen lagi sesuai dengan kondisi dari endemi tersebut,” jelas Febrio.
Febrio mengingatkan bahwa dampak dari pandemi ini yang kemudian menjadi endemi adalah adanya kesiapan apabila suatu ketika ada varian baru maka aktivitas ekonomi harus dibatasi lagi. Pada saat aktivitas ekonomi mobilitas dibatasi, maka masyarakat akan terdampak hidupnya khususnya perekonomiannya. Masyarakat yang tadinya bisa bekerja menghasilkan penghasilan, tapi kemudian karena pembatasan mobilitas itu maka kehidupannya akan terdampak. Dalam konteks itu, Febrio menegaskan bahwa Pemerintah akan memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan karena mereka yang akan terdampak paling besar dari pembatasan-pembatasan mobilitas tersebut.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
