SENAYAN, KABAR BENGGAWI – Keberlangsungan perpustakaan di era digital perlu adanya dukungan dari para pustakawan dan tenaga perpustakaan yang handal dan professional di bidangnya, guna mensosialisasikan ke masyarakat seberapa penting peranan perpustakaan di era digitalisasi saat ini. Pada dasarnya peranan pustakawan dinilai sangatlah bermanfaat bagi masyarakat maupun anak-anak, yang ingin mengetahui beberapa hal terkait bacaan dan membantu mereka yang gemar membaca.
Akan tetapi, kata Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari, sangat disayangkan profesi pustakawan saat ini belum mendapatkan apresiasi terhadap kinerja mereka sendiri. Misalnya, masih banyaknya pustakawan yang belum mengikuti program sertifikasi, termasuk dari sisi kesejahteraan, yakni belum adanya apresiasi berupa tunjangan profesi ataupun tunjangan sertifikasi.
“Dengan demikian Komisi X perlu mencarikan solusinya bagaimana keinginan para pustakawan bisa terealisasikan atau didiwujudkan,” kata Desy saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Pengembangan Aset SDA Provinsi Sumatera Utara Agus Tripriyono, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumut Halen Purba, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumut Dwi Enda Purwanti, perwakilan pustakawan, komunitas literasi, dan organisasi profesi perpustakaan, di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (24/9/2021).
Menurut Desy, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi X DPR RI untuk bisa berkolaborasi dengan Perpustakaan Nasional guna bisa mencarikan jalan keluar demi mewujudkan aspirasi yang diinginkan pustakawan, di tengah anggaran Perpusnas dari tahun ke tahun yang sangat kecil. “Untuk itu kami yang duduk di Komisi X akan mendorong peningkatan anggaran (Perpusnas), guna mewujudkan keinginan dari pada pustakawan,” komitmen Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI tersebut.
Desy menjelaskan bagaimana bisa mengembangkan perpustakaan ke era revolusi 4.0, serta melaksanakan percepatan jika tidak ditunjang keberpihakan anggaran. Tentunya kebijakan yang sudah tertuang pada peraturan pemerintah harus juga dikeluarkan. Menurutnya ini sangat penting untuk mendukung percepatan perwujudan perpustakaan pengembangan kearah digitalisasi yang bisa dinikmati oleh masyarakat dimanapun mereka berada.
Di sisi lain, ia menilai komunitas masyarakat literasi menjadi tulang punggung dalam menggerakkan kegemaran membaca di tingkat masyarakat, salah satunya mengubah pola kebiasaan masyarakat yang awalnya melihat buku bacaan atau mengakses internet hanya untuk melihat games ataupun berita-berita secara audiovisual. “Ke depannya saya harapkan kegemaran membaca bisa betul-betul menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan masyarakat itu sendiri,” harap legislator dapil Jawa Barat IV tersebut.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
