Menanti Minta Maaf BSSN dan Kemenkominfo atas Kegagalan Perlindungan Data

- Jurnalis

Sabtu, 29 Juni 2024 - 10:41 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KABAR BENGGAWI – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menegur keras Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara  (BSSN) terkait serangan ransomware lockbit 3.0 terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Sukamta mengatakan seharusnya Kominfo dan BSSN mengakui kegagalan dalam perlindungan PDN. Menurutnya, mereka seharusnya meminta maaf atas kegagalan tersebut.

 

“Tadi Bapak sudah minta maaf, tapi Bapak minta maaf atas terganggunya layanan publik, tapi tidak minta maaf atas kegagalan di dalam perlindungan data di PDN ini. Ini kegagalan Pak, yang itu menyangkut keamanan nasional,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kominfo dan BSSN di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

BACA JUGA :  Sulteng Raih Peringkat 4 Nasional pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik

 

Sebelumnya, Sukamta juga menyinggung BSSN yang hanya memprediksi serangan siber di 2024 layaknya mendiang peramal, Mama Lauren. Dalam kesempatan itu, Sukamta awalnya mengibaratkan PDNS seperti locker room di bandara.

 

“(Ibaratnya) calon penumpang disuruh nitipkan kopernya ke locker room, terus Kominfo membangun infrastrukturnya, BSSN jadi satpamnya, ternyata locker room-nya dimasuki maling dikunci dari dalam,” kata Sukamta

BACA JUGA :  Sah! Presiden Prabowo Teken PP Penghapusan Kredit Macet UMKM

 

“Terus Bapak berdua menyalahkan kepada penumpangnya, ‘Kenapa Anda tidak punya koper cadangan gitu? Anda salah, sehingga koper Anda tertinggal di dalam nggak bisa diambil lagi, Anda tidak punya koper cadangan’, seolah-olah begitu yang kami tangkap,” sambungnya.

 

Politisi Fraksi PKS ini menyayangkan BSSN dalam konteks itu ibarat sebagai satpam, hanya bisa memprediksi. Padahal, BSSN tersebut seharusnya bertugas melindungi keamanan siber negara.

BACA JUGA :  Diduga Selewengkan Dana BOS Afirmasi, Kejari Banggai Laut Tetapkan Sekwan Banggai Kepulauan jadi Tersangka

 

“Terus satpam mengatakan ‘aku kan sudah memprediksi bakal ada maling nih, kenapa kamu kaya gitu?’ Padahal satpam ditugasi oleh negara, tugasnya dengan gagah melindungi seluruh sistem kementerian lembaga pemerintah daerah seluruh Indonesia, menjamin keamanan sibernya, tapi kali ini mengatakan, ini kayak Mama Lauren, ‘2024 bakal ada serangan siber bakal ada ransomware itu’,” ujarnya.

 

Sukamta mengatakan perlu adanya kerja keras lagi mengenai PDNS. Dia lantas menyinggung hanya 2 persen data ter-backup.

Follow WhatsApp Channel www.kabarbenggawi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Rekomendasi untuk Anda

Sah! Presiden Prabowo Teken PP Penghapusan Kredit Macet UMKM
Sulteng Raih Peringkat 4 Nasional pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Diduga Selewengkan Dana BOS Afirmasi, Kejari Banggai Laut Tetapkan Sekwan Banggai Kepulauan jadi Tersangka
KPU RI : Anggaran Hibah Pilkada 2024 Capai Rp28,6 Triliun
Pertimbangkan Sosialisasi ke Masyarakat, Kemenhub Tunda Penyesuaian Tarif Penyeberangan
Presiden Prabowo Subianto Dorong Kemandirian Energi dan Optimalisasi Subsidi Tepat Sasaran
Badan Legislasi DPR RI Usulkan Pencalonan Pilkades Pakai Partai Politik
Lupa Matikan Tungku Api, Rumah di Hanga-Hanga Permai Hangus Dilalap Api
Berita ini 32 kali dibaca

Rekomendasi untuk Anda

Kamis, 7 November 2024 - 07:23 WITA

Sah! Presiden Prabowo Teken PP Penghapusan Kredit Macet UMKM

Rabu, 6 November 2024 - 07:42 WITA

Sulteng Raih Peringkat 4 Nasional pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Rabu, 6 November 2024 - 06:18 WITA

Diduga Selewengkan Dana BOS Afirmasi, Kejari Banggai Laut Tetapkan Sekwan Banggai Kepulauan jadi Tersangka

Jumat, 1 November 2024 - 12:46 WITA

KPU RI : Anggaran Hibah Pilkada 2024 Capai Rp28,6 Triliun

Jumat, 1 November 2024 - 12:32 WITA

Pertimbangkan Sosialisasi ke Masyarakat, Kemenhub Tunda Penyesuaian Tarif Penyeberangan

Berita Terbaru

Sah! Presiden Prabowo Teken PP Penghapusan Kredit Macet UMKM

Ekonomi

Sah! Presiden Prabowo Teken PP Penghapusan Kredit Macet UMKM

Kamis, 7 Nov 2024 - 07:23 WITA