SENAYAN, KABAR BENGGAWI – Komisi VIII DPR RI menyoroti laporan KPK mengenai kasus korupsi bantuan presiden (Banpres) pada saat pandemi Covid-19 yang besarannya mencapai Rp250 miliar. Anggota Komisi DPR bidang sosial itu menilai seharusnya korupsi bisa dicegah apabila disalurkan melalui metode bantuan non-tunai.
“Kejadian ini seharusnya tidak terjadi apabila Pemerintah mengambil langkah penyaluran bansos berupa bantuan non-tunai,” kata Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, dalam keterangan di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Seperti diketahui, KPK baru saja melaporkan kerugian negara dalam kasus korupsi Banpres pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 yang besarnya mencapai Rp250 miliar dan hingga kini masih terus dihitung. Nilai proyek Banpres ini sendiri sebesar Rp 900 miliar yang dibagi dalam 3 tahap.
Adapun Banpres tersebut masuk ke dalam program pembagian bantuan sosial untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Banpres ini dikemas dalam goodie bag dengan tas berdesain khusus bertuliskan ‘Istana Kepresidenan Republik Indonesia’ dan Bantuan Presiden Republik Indonesia yang isinya antara lain paket pangan antara lain beras, biskuit, gula pasir, minyak goreng, sampai teh celup.
Menurut KPK, perbuatan para pelaku dilakukan dengan cara mengurangi kualitas Banpres untuk mengorek keuntungan. Selly pun menyayangkan kejadian yang menurutnya bisa dicegah itu. “Dari sini kita sepakat bahwa korupsi itu tindakan tidak manusiawi terlebih terjadi ketika pandemi Covid-19,” tukas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
“Namun, upaya-upaya Pemerintah juga seharusnya menimalisir celah-celah laku koruptif dalam kehadirannya. Dengan arti, pencegahan korupsi lebih baik dibanding menunggu aparat penegak hukum bergerak,” lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Sebagai informasi, korupsi Banpres terungkap dalam dakwaan perkara distribusi bantuan sosial beras (BSB) di Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyeret Ivo Wongkaren. BSB ditujukan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.
Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kemensos juga melaksanakan program Banpres di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ivo yang merupakan salah satu tersangka terlibat dalam proyek itu dan menjadi salah satu vendor Pelaksana menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (ALA).
Selly menilai, apabila Banpres disalurkan dengan metode non-tunai maka akan menambah besaran bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan.
“Maka dari 10 juta penerima manfaat dari sektor PKH yang tiap pertiga bulan mendapatkan bantuan, maka bisa ditambah angka nominal bantuannya dalam rangka penanganan Covid-19,” ungkap mantan Wakil Bupati Cirebon tersebut.
Untuk diketahui, Pemerintah memiliki program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan bantuan uang sebesar Rp200 ribu. Bantuan tersebut harus ditukarkan dengan bahan makanan sesuai mekanisme yang berlaku di e-warung terdekat.
Sementara bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bansos PKH disalurkan dengan dua cara yakni melalui rekening penerima atau dilakukan melalui kantor pos.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
