Masing-masing penerima manfaat PKH akan memperoleh uang tunai sesuai dengan kategorinya mulai dari ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas, anak sekolah dari jenjang SD sampai SMA yang dibagikan secara bertahap dalam 4 tahap selama 1 tahun. Besarannya pun berbeda-beda tergantung kategori KPM.
Oleh karenanya, Selly menyesalkan mengapa metode Banpres dilakukan dengan pemberian sembako. Padahal pada tahun 2018, Pemerintah sudah menginisiasi bantuan non tunai bersama bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) demi perputaran ekonomi daerah.
“Tapi kenapa saat Covid-19, Pemerintah justru menggantikannya dengan paket sembako. Bagi saya ini kemunduran luar biasa,” sesal Selly.
“Audit harus dilakukan secara berkala oleh lembaga independen yang memiliki kredibilitas tinggi. Transparansi dalam proses audit juga perlu dipastikan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik”
Tak hanya itu, Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII ini menilai pembagian Banpres dengan beras kurang tepat karena Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman pangan. Selly memberi contoh misalnya di Papua yang makanan sehari-harinya berupa sagu, bukan beras.
“Menjadi ironis apabila bantuan sosial kita masih bersandar pada Jawa-sentris mengingat kebutuhan pangan masyarakat kita bukan melulu beras. Lalu pertimbangan jarak yang luas dengan lautan sebagai penghubungnya menjadi upaya yang sulit ketika bansos berupa komoditas ini diproduksi hanya di satu titik yakni Jakarta,” paparnya.
“Negara membutuhkan mobilisasi besar-besaran untuk mengirimkan barang dari satu titik ke titik lainnya. Sedangkan masyarakat membutuhkan kepastian waktu agar bansos segera tereliasisasikan. Terlebih pada saat Covid yang lalu,” imbuh Selly.
Selly pun menyebut, persoalan bansos yang koruptif bukanlah satu-satunya persoalan kronis yang merugikan masyarakat. “Penyeragaman bansos berupa beras menjadikan masyarakat ketergantungan pangan pada beras belaka yang mana hal itu mengakibatkan pada buruknya kedaulatan pangan kita hari ini,” ujarnya.
Sentralisasi bansos dinilai hanya akan mengakibatkan potensi korupsi, ketergantungan pangan dan kemunduran otonomi daerah. “Pemerintah seharusnya paham atas hal-hal ini. Terlebih Indonesia merupakan negara kesatuan, bukan negara persatuan. Dua kata ini memiliki arti yang berbeda apabila Pemerintah bisa berefleksi,” tutur Selly.
Melihat masih banyaknya program bansos yang melibatkan komoditas, Selly mengimbau Pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi. Salah satunya dengan memperketat pengawasan distribusi bansos, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Selly juga mendorong dilakukannya audit berkala yang dilakukan dengan transparan dan akuntabel. “Langkah ini sangat penting untuk menilai dan memastikan bahwa distribusi bantuan sosial berjalan dengan baik. Audit harus dilakukan secara berkala oleh lembaga independen yang memiliki kredibilitas tinggi. Transparansi dalam proses audit juga perlu dipastikan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” urainya.
DPR pun dipastikan terus berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran program-program bansos agar betul-betul tepat sasaran dan tidak dikorupsi. “Sehingga manfaat dari program bantuan sosial dapat dirasakan secara adil dan maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan,” tutup Selly.***
Halaman : 1 2
