Kemendagri Turun Tangan Fasilitasi Pemda dan Bawaslu Soal NPHD

Foto Rapat Antara Bawaslu dan Pemda

BALUT, KABAR BENGGAWI – Terkait NPHD Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banggai Laut (Balut) yang di lakukan pemotongan oleh pemerintah kabupaten Banggai Laut (Balut) akhirnya dimediasi oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jum’at (19/6)

Dalam mediasi Jumat (19/06) tersebut belum ditemukan kesepakatan bersama. Pasalnya, pada saat mediasi yang dilakukan oleh Dirjen Bina Keuda, terjadi gangguan jaringan internet.

Mediasi kemudian kembali dilanjutkan pada Selasa (23/06), setelah kurang lebih tiga jam telecoference, akhirnya disepakati bersama Nilai NPHD kembali kesepakatan awal, Yaitu Rp.10 Miliar. Hanya saja, Pemda Balut tidak sepenuhnya menanggung anggaran tersebut secara penuh.

Ketua Bawaslu Balut, Suparto Bungalo Menjelaskan terkait NPHD Rp 10 Miliar tersebut sudah disepakati bersama antara Pemda Balut Dan Bawaslu Balut ,” iya, sudah sepakati bersama dari Rp 10 Miliar tersebut, Rp.8.8 Miliar di bebankan ke Pemda Balut dan kemudian sisanya Rp.1.2 Miliar dibebankan pada APBN” kata Parto, Selasa (23/06)

Ia menjelaskan anggaran Rp.1.2 Miliar yang bersumber dari APBN tersebut di gunakan untuk pembelian APD dan kegiatan daring yang dilakukan pihaknya, “Yang Rp.1.2 Miliar dari APBN itu sudah di setujui juga oleh Bawaslu RI”, tutur Sarjana Hukum tersebut

“Tadi, sudah disepakati oleh Pak Sekda dari Rp.8.8 Miliar, Pemda akan mentransfer sisa anggaran dari Rp.6.7 Miliar lima bulan sebelum pemungutan suara dan sisanya Rp.2.1 akan diselesaikan pada bulan September,” tambahnya

Pada kesempatan itu juga, Parto mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang telah memfasilitasi permasalahan NPHD Bawaslu dan Pemda Balut

“Saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Sekda Idhamsyah, yang telah mengakomodir permintaan kami,” tuturnya. (Nomo/Man)