JAKARTA, KABAR BENGGAWI – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengungkapkan tidak sedikit program-program yang disusun oleh pemerintah pusat dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kami (BAKN) sengaja mendatangi IPB dengan tujuan untuk mengetahui pendapat akademisi terkait pengalokasian DAK untuk daerah kepulauan. Karena sering kali apa yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah tertentu tidak dibutuhkan oleh daerah tersebut. Sehingga kerap terjadi temuan berulang yang tidak berdampak pada pembangunan di daerah tersebut,” ujar Wahyu usai pertemuan dengan rektor dan guru besar IPB, Bogor, Jawa Barat Selasa (15/6/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, Wahyu menyampaikan bahwa permasalahan yang ditemukan IPB terkait DAK, khususnya DAK daerah kepulauan itu ternyata sama dengan apa yang ditemukan BAKN di lapangan. Bedanya hanya pada spesifikasi daerah kepulauan, di mana secara spesifik atau secara khusus daerah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) lainnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
