Sehingga banyak rencana program-program yang telah disusun oleh pemerintah daerah kepulauan dengan alokasi DAK-nya, namun tidak dapat terlaksana, karena program yang diberikan pemerintah pusat berbeda. Sebut saja rencana pembangunan dermaga oleh kepala daerah dengan dibiayai DAK yang tidak dapat terwujud karena adanya program yang berbeda dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan membuat tela’ah terkait DAK tersebut yang kemudian akan dibacakan dalam sidang paripurna sebagai masukan kami.
“Karena kalau kita lihat sekarang, untuk transfer daerah tidak hanya DAK saja, tapi juga yang lainnya, tidak ada komisi yang menjadi mitra kerjanya. Selama ini ada di Komisi XI, tapi itu tidak secara spesifik melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap transfer daerah, termasuk DAK dan dana desa itu tidak ada pengawasan nya di DPR RI. Sehingga pengawasan tidak jalan. Artinya, tidak ada pengawasan sama sekali,” tegas politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. (ayu/es)
Halaman : 1 2
