‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’, menjadi tema yang diusung pada RKP 2022. Menurut Ibas, tema tersebut harus mampu menjawab tantangan yang sedang dihadapi dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Harapannya, tahun 2022 menjadi tahun pertama Indonesia bisa terlepas dari tekanan pandemi, sekaligus menjadi transisi bagi penetapan ekonomi nasional dan kondisi fiskal tahun 2023.
RKP 2022 hendaknya juga harus mencerminkan kuatnya upaya pemerintah untuk melanjutkan program pemantapan pemulihan ekonomi nasional, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial yang bersifat inklusif. Serta, penyaluran subsidi yang tepat sasaran dan tepat guna berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Selain memberikan penekanan kepada pemantapan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat, kita harus tetap konsisten untuk melaksanakan reformasi struktural secara lebih optimal mengingat kita masih memiliki masalah struktural yang harus diatasi segera,” jelasnya.
Permasalahan struktural yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah tersebut, antara lain kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya produktivitas dan daya saing, serta birokrasi institusi dan regulasi yang tidak efisien rumit dan belum bebas dari praktik korupsi.
Untuk itu, reformasi struktural harus mampu menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi, perbaikan iklim investasi birokrasi dan kelembagaan serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial.
“Perbaikan iklim investasi juga perlu dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang seringkali menjadi akar masalah dan rendahnya investasi,” pungkas legislator dapil Jawa Timur VII tersebut. (alw/sf)
Halaman : 1 2
