Ia berharap hal ini bisa terus ditingkatkan. Dan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta seluruh jajaran ikut mendorong MenPAN-RB agar memperhatikan nasib penyuluh perikanan bantu untuk dapat disahkan dan diangkat menjadi penyuluh perikanan yang berstatus PPPK.
“Saya mendesak KKP agar benar-benar memperhatikan hal ini, supaya para penyuluh perikanan bantu kita yang hanya 10 persen dibandingkan dengan jumlah tenaga penyuluh pertanian yang sudah mencapai 20 ribu orang. Kalau (tenaga penyuluh perikanan bantu) ini hanya 2 ribu orang di seluruh Indonesia,” tandasnya. Walaupun skemanya di 2021 hanya 398, lanjutnya, Vita berharap ada kejelasan di tahun berikutnya dan bisa diakomodir semuanya.
Dalam kesempatan yang sama, Vita mewakili Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik RKA-KL Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 yang dinilainya cukup baik karena didalamnya terdapat alokasi anggaran untuk Bimtek dan Sosialisasi. “Semoga dengan pengajuan penambahan anggaran ini akan banyak ditambah lagi Bimtek maupun program-program pemberdayaan kesejahteraan untuk nelayan yang bisa ditingkatkan,” tuturnya. (dep/es)
Halaman : 1 2
