Desak Menteri KP Perjuangkan Status Tenaga Penyuluh Perikanan

- Jurnalis

Sabtu, 26 Juni 2021 - 07:00 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KABAR BENGGAWI – Anggota Komisi IV DPR RI Vita Ervina mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajarannya agar terus memperjuangkan nasib para penyuluh perikanan bantu di Indonesia agar statusnya bisa ditingkatkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

“Ketika mengawasi pelaksanaan program dan sosialisasi Bioflok, kami banyak terbantu oleh para penyuluh perikanan dari daerah pemilihan kami masing-masing. Tentu ini menjadi keprihatinan kami dan kami juga ingin menyampaikan kegusaran serta harapan dari para penyuluh perikanan bantu yang sampai saat ini masih belum jelas statusnya,” ucap Vita dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6/2021).

BACA JUGA :  DPRD dan Pemkab Banggai Laut Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2026

 

Ia sangat menyayangkan masih kecilnya jumlah tenaga penyuluh perikanan bantu yang diangkat dan disetujui statusnya untuk menjadi  PPPK oleh MenPAN-RB. “Saya sedikit menyayangkan, karena pengajuannya hanya 1500 orang, padahal di tahun 2020  ada sekitar 1998 orang.  Yang disetujui oleh MenPAN-RB hanya sekitar 598 orang dan khusus untuk PPPK hanya 398 orang,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Banggar DPRD Dorong BBI Banggai Laut Jadi Sumber PAD

 

Follow WhatsApp Channel www.kabarbenggawi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Rekomendasi untuk Anda

Banggar DPRD Dorong BBI Banggai Laut Jadi Sumber PAD
DPRD dan Pemkab Banggai Laut Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2026
HUT RI Ke-81 dan dan HUT Partai Demokrat Ke-25, 561 Warga Balut Meriahkan Lomba Rakyat
DPRD Banggai Laut Paripurnakan, KUA-PPAS Tahun 2027
North Hub Masuki Tahap Konstruksi Penuh, Tandai Dimulainya Fabrikasi FPSO
Kemenkeu Salurkan Kurang Bayar DBH Pajak, Balut Terima Rp1,94 miliar
Saiful Usuria : Efisiensi Tak Halangi Banggai Laut Berangkatkan Kontingen Jamnas
Pemkab Dan DPRD Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Berita ini 14 kali dibaca

Rekomendasi untuk Anda

Minggu, 30 Agustus 2026 - 10:55 WITA

Banggar DPRD Dorong BBI Banggai Laut Jadi Sumber PAD

Jumat, 28 Agustus 2026 - 11:14 WITA

DPRD dan Pemkab Banggai Laut Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2026

Senin, 17 Agustus 2026 - 22:32 WITA

HUT RI Ke-81 dan dan HUT Partai Demokrat Ke-25, 561 Warga Balut Meriahkan Lomba Rakyat

Jumat, 14 Agustus 2026 - 11:41 WITA

North Hub Masuki Tahap Konstruksi Penuh, Tandai Dimulainya Fabrikasi FPSO

Senin, 10 Agustus 2026 - 06:35 WITA

Kemenkeu Salurkan Kurang Bayar DBH Pajak, Balut Terima Rp1,94 miliar

Berita Terbaru

Advertorial

Banggar DPRD Dorong BBI Banggai Laut Jadi Sumber PAD

Minggu, 30 Agu 2026 - 10:55 WITA

Advertorial

DPRD dan Pemkab Banggai Laut Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2026

Jumat, 28 Agu 2026 - 11:14 WITA

Advertorial

Bupati Sofyan Kaepa Pimpin Upacara HUT ke-81 RI

Senin, 17 Agu 2026 - 14:56 WITA

Banggai Laut

Dinkes PPKB Banggai Laut Perkuat Kapasitas HAM bagi ASN

Jumat, 14 Agu 2026 - 15:22 WITA