“Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40 [persen] atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 [persen] yang didedikasikan kepada [pasien] COVID-19. Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada [pasien] COVID-19 berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu,” paparnya.
Selanjutnya, Presiden juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa. Berdasarkan data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp2,3 triliun.
“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran – di catatan saya – Rp12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” sambungnya.
Demikian halnya dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.
“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” tandasnya. (BPMI SETPRES/UN)
Halaman : 1 2
