F-PKB Desak Pemerintah Maksimalkan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Nasional

- Jurnalis

Kamis, 26 Agustus 2021 - 16:16 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Berkaitan telah disampaikannya RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu, dalam dokumen tersebut juga menyertakan rencana target Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Indikator-Indikator Kesejahteraan sebagai tolak ukur pembangunan ekonomi di tahun 2022. Menanggapi hal tersebut, F-PKB telah mencatat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

 

Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,0 persen hingga 5,5 persen. F-PKB berpendapat bahwa rentang target pertumbuhan ekonomi tersebut cukup realistis pada batas bawah dan cenderung over estimate pada batas atas.

“Namun demikian, secara umum pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan tergantung pada seberapa besar dorongan pola aktivitas dan mobilitas masyarakat yang semakin lebih baik selaras dengan proses pemulihan dari eskalasi pandemi Covid-19 dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Mukaromah.

F-PKB juga menyampaikan, penyusunan dan perumusan kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2022 melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya bersifat business as usual, namun harus bersifat out of the box dan memberikan terobosan-terobosan riil untuk mempercepat pembangunan yang sehat dan terus berkelanjutan meski masih dibawah bayang-bayang akan ketidakpastian akan berakhirnya pandemi Covid-19 serta berbagai dampak distortif-nya.

 

F-PKB memandang bahwa kebijakan fiskal tahun 2022 yang bertemakan ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’ harus menjadi pijakan bersama seluruh stakeholder dalam melakukan transformasi struktural yang lebih menyeluruh, untuk mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan dengan dilakukan secara efisien dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang banyak terpuruk akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 yang lalu.

 

Anggota Komisi VI DPR RI ini mengungkapkan, F-PKB menyatakan setuju agar RUU APBN TA 2022 beserta Nota Keuangannya ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya. (eko/es)

Follow WhatsApp Channel www.kabarbenggawi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Rekomendasi untuk Anda

Lahan Polres Banggai Laut Akan Dinilai KJPP, Hutang Pemda Terbayarkan 9,1 Miliar
Kepala OPD Tak Hadir, Banggar DPRD Banggai Laut Hentikan Pembahasan Anggaran
DPRD Banggai Laut Jadwalkan Pelantikan PAW Sadi Laato
DPRD Banggai Laut Gelar Paripurna RAPBD-P 2026
Banggar DPRD Dorong BBI Banggai Laut Jadi Sumber PAD
DPRD dan Pemkab Banggai Laut Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2026
HUT RI Ke-81 dan dan HUT Partai Demokrat Ke-25, 561 Warga Balut Meriahkan Lomba Rakyat
DPRD Banggai Laut Paripurnakan, KUA-PPAS Tahun 2027
Berita ini 7 kali dibaca

Rekomendasi untuk Anda

Senin, 28 September 2026 - 11:55 WITA

Lahan Polres Banggai Laut Akan Dinilai KJPP, Hutang Pemda Terbayarkan 9,1 Miliar

Kamis, 24 September 2026 - 13:42 WITA

Kepala OPD Tak Hadir, Banggar DPRD Banggai Laut Hentikan Pembahasan Anggaran

Kamis, 24 September 2026 - 12:05 WITA

DPRD Banggai Laut Jadwalkan Pelantikan PAW Sadi Laato

Selasa, 22 September 2026 - 16:47 WITA

DPRD Banggai Laut Gelar Paripurna RAPBD-P 2026

Minggu, 30 Agustus 2026 - 10:55 WITA

Banggar DPRD Dorong BBI Banggai Laut Jadi Sumber PAD

Berita Terbaru

Banggai Laut

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Jamil Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

Jumat, 16 Okt 2026 - 23:19 WITA

Banggai Laut

Dari Balut, 10 Ton BBM bersubsidi Pertalite Menuju Maluku Utara

Jumat, 16 Okt 2026 - 08:19 WITA