Headline NewsPendidikan

PGRI Banggai Laut : Anggaran Pendidikan Belum Mencapai 20%

BANGGAI, KABAR BENGGAWI – Alokasi dana pendidikan kabupaten Banggai Laut tahun 2023 mencapai lebih dari 20%, hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Banggai Laut, Wasto Tatadeng, dalam pembukaan kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Guru PAI, di aula pertemuan kantor BKPSDMD Banggai Laut, Senin (18/09/2023).

“Alhamdulillah tahun ini anggaran pendidikan kita mencapai 21%, melebihi amanat undang-undang,” ujarnya.

Peningkatan alokasi anggaran pendidikan ini menurut Wasto, baru kali ini dapat terpenuhi.

BACA JUGA :  Kejari Balut, Musnakan 43 Barang Bukti

Selain itu, Wasto juga mengungkapkan, bahwa pada tahun 2024 mendatang, pihaknya akan berusaha untuk terus meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, sehingga kegiatan serupa dapat terdanai sebagai upaya percepatan implementasi kurikulum merdeka.

 

“Dalam beberapa aspek, kita masih terlambat, olehnya itu sesuai arahan pak Bupati, bahwa kita harus lebih cepat, maka pada tahun 2024 akan kita upayakan agar anggaran pendidikan kita bisa meningkat,” paparnya.

BACA JUGA :  Gawat! Berakhir Masa Tugas, Pj Bupati Banggai Kepulauan Terjadi Kekosongan ?

Untuk diketahui, dalam undangan-undangan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003, setiap daerah berkewajiban mengalokasikan dana APBD sebesar 20% untuk peningkatan pendidikan.

Disisi lain, seolah tidak setuju dengan pernyataan mantan Sekban BKPSDMD tersebut (Wasto-red), Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banggai Laut, Kasim Sulani, disela waktu istirahat dalam pembukaan kegiatan Workshop itu dengan yakin mengatakan, bahwa alokasi anggaran pendidikan di Banggai Laut harusnya belum mencapai target 20% APBD.

BACA JUGA :  Presiden Jokowi Lepas Kontingen Indonesia ke Olimpiade 2024 Paris

“Bagi kami, capaian alokasi anggaran itu belum mencapai ketentuan undang-undang Sisdiknas,” tandasnya.

Alasan belum tercapainya alokasi dana dimaksud menurut Kasim, karena dana BOS sekolah seharusnya tidak masuk dalam akumulasi alokasi anggaran 20% APBD daerah.

“Anggaran dana BOS sekolah dan sertifikasi guru harusnya tidak dimasukkan dalam perhitungan, olehnya itu, penganggaran pendidikan itu perlu ditinjau kembali,” pungkasnya. (Tim)