Headline NewsPendidikan

Dikpora Banggai Laut Butuh Nahkoda Baru

BANGGAI, KABAR BENGGAWI – Bupati Kabupaten Banggai Laut Sofyan Kaepa semestinya menegur keras Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Wasto Tatadeng.

Kibang-kibutnya kinerja Dikpora dibawah nahkoda Wasta Tatadeng memicu compang-campingnya Dinas itu. Lihat saja meski triwulan III tahun 2023 nyaris selesai, Namun kebijakan Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa terkait tambahan tunjungan (TPP) guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) non-sertifikasi tak kunjung juga diselesaikan oleh Wasto dan jajaranya.

Padahal program yang dialokasikan 2.7 Milyar itu menjadi salah satu visi misi unggulan di bidang pendidikan dari Bupati Sofyan dan Wakil Bupati Ablit H. Ilyas.

Pelbagai spekulasi publik menilai Wasto tak cakap memimpin Dikpora.

“Kita ini semenjak Pak Wasto, bukan tambah maju, tapi tambah mundur,” ketus sumber KabarBenggawi internal di Dinas itu.

Meski saban kali di kritik diberbagai koran terkait percepatan TPP guru PNS non-sertifikasi, Wasto dan jajaranya tetap kekeh dan seakan kebal dengan kritikan publik, padahal sebagai pejabat dan pelayan publik tak semestinya mereka menunjukan sikap keras kepala.

BACA JUGA :  Kurang Diminati, Jadwal Seleksi JPT Balut Perpanjangan Lagi

Sebelumnya Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Siti Fatimah Yaby menyampaikan, keterlambatan pencairan Tunjangan Tambahan Guru PNS Non-Sertifikasi salah satunya karena adanya perubahan kurikulum di tahun ajaran baru, dari kurikulum K13 beralih ke Kurikulum Merdeka Belajar.

Selain itu, kata Fatimah keberadaan jumlah pengawas sekolah menjadi faktor keterlambatan sebab beberapa persyaratan pencairan seperti program semester, RPP, Daftar Hadir dan Jurnal harus diverifikasi oleh pengawas sekolah, setelah mengalami proses verifikasi oleh pengawas sekolah berkas yang dinyatakan lengkap akan diverifikasi kembali oleh pengawas di Dikpora.

Meski begitu, kebijakan yang dibuat Dikpora dinilai mempersulit kalangan guru PNS non-sertifikasi. Betapa tidak, persyaratan pencairan seperti program semester dan RPP membutuhkan pikiran dan tenaga tambahan untuk membuatnya.

“Jadi masih lebih banyak uang yang dikeluarkan saat proses pengurusan berkas dibanding saat pencairan nanti,” ungkap salah seorang guru.

Jika melihat besaran tambahan penghasilan yang diterima para guru PNS Non-Sertifikasi tidak terlalu besar dengan anggaran yang dikeluarkan oleh para guru guna memenuhi persyaratan pencairan.

Guru dengan golongan IV/a-IV/b yang mengabdi di kecamatan Bokan Kepulauan besaran TPP yang diterima sekitar Rp. 736.375, untuk di kecamatan Labobo dan Bangkurung Rp. 686.375 sedangkan untuk guru yang berada di wilayah pulau Banggai empat kecamatan sebesar Rp. 636.375.

Untuk Guru dengan golongan III/c-III/d kecamatan Bokan Kepulauan besaran TPP yang diterima sekitar Rp. 686.375, untuk di kecamatan Labobo dan Bangkurung Rp. 636.375 sedangkan untuk guru yang berada di wilayah pulau Banggai empat kecamatan sebesar Rp. 586.375.

BACA JUGA :  Wenny Bongkar Sofyan Selesaikan

Disisi lain, untuk Guru dengan golongan III/a-III/b kecamatan Bokan Kepulauan besaran TPP yang diterima sekitar Rp. 636.375, untuk di kecamatan Labobo dan Bangkurung Rp. 586.375 sedangkan untuk guru yang berada di wilayah pulau Banggai empat kecamatan sebesar Rp. 536.375.

Dan untuk guru dengan golongan II kecamatan Bokan Kepulauan besaran TPP yang diterima sekitar Rp. 586.375, untuk di kecamatan Labobo dan Bangkurung Rp. 536.375 sedangkan untuk guru yang berada di wilayah pulau Banggai empat kecamatan sebesar Rp. 486.375.

“So malas ba urus dpe persyaratan banyak biaya keluar, belum cair-cair, yang diterima juga kecil, tidak baku tutup dengan ongkos yang di kase keluar,” timpal dia kesal. 

Penulis : Nomo
Editor : –