Sukamta menjelaskan beberapa aspek pemberitahuan secara tertulis ini minimal memuat (a) Data Pribadi yang terungkap; (b) kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan (c) upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.
“Jika betul-betul terjadi kebocoran data pribadi, maka harus disikapi dengan sangat serius. Ini tanggung jawab negara dalam hal menjamin hak keamanan warganya. Karenanya komunikasi publik harus dijalankan dengan baik. Rakyat berhak tahu atas data-data yang disimpan oleh lembaga pemerintah yang bocor dan mana data yang aman. Pemerintah perlu transparan, meski jangan terbuka semuanya,” ujarnya.
Pihaknya juga mendorong agar perintah Presiden terhadap BPKP untuk melakukan audit PDNS segera diselesaikan supaya bisa segera ditindaklanjuti. “Saya juga mendorong BPKP agar segera menyelesaikan auditnya,” tegasnya.***
Halaman : 1 2
