KABAR BENGGAWI, BANGGAI -Pemerintah Kabupaten Banggai Laut menyiapkan anggaran untuk menggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam melakukan penilaian terhadap pembebasan lahan kantor Polres Banggai Laut yang merupakan aset daerah yang akan ditaksir nilainya. Hal ini di sampaikan ketua DPRD Patwan Kuba Senin (28/09) di ruang kerjanya.
Patwan mengatakan, KJPP merupakan lembaga penilai yang memiliki kompetensi dan terakreditasi untuk melakukan penilaian aset, baik milik pemerintah maupun swasta. Hasil penilaian tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan nilai aset.
“Yang jelas, keputusan besar yang diambil terkait persiapan pelaksanaan ini adalah mengalokasikan anggaran untuk KJPP, tim penilai Kantor Jasa Penilai Publik yang memang sudah terakreditasi Kementerian Keuangan,” ujar Patwan.
Penilaian tersebut rencananya dilakukan terhadap aset dengan luas sekitar 5 hektare, berada di Desa Gonggong.
Ia juga meminta agar proses penilaian dapat dipercepat sehingga hasilnya sudah tersedia sebelum tahapan penetapan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Percepat kerja ini supaya sebelum tahapan closing APBD 2027 harus sudah ada hasil,” katanya.
Selain persoalan aset, Patwan juga menjelaskan terkait utang Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Pada tahun 2026, pemerintah daerah disebut mengalokasikan sekitar Rp9,1 miliar untuk pembayaran utang, terdiri dari sekitar Rp4,1 miliar pada anggaran murni dan Rp5 miliar melalui APBD Perubahan.
“Jadi sisa utang mencapai sekitar Rp9,9 miliar kini ditargetkan terus ditekan melalui pembayaran secara bertahap,” kata Patwan
Penyelesaian kewajiban tersebut dapat dilakukan hingga 2027 agar beban utang semakin berkurang dan ruang fiskal daerah menjadi lebih longgar untuk membiayai program pembangunan baru.
“Komitmen sudah di 2027 diselesaikan. Supaya mulai baru,” tutupnya (Man)
