JAKARTA, KABAR BENGGAWI – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta agar PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dapat memperhatikan jumlah besaran pinjaman kepada daerah-daerah yang mendapat dana alokasi khusus yang terbatas. Menurutnya salah satu hambatan pembangunan di daerah disebabkan akibat daerah tidak memiliki banyak pilihan pinjaman yang cukup untuk melakukan pembangunan.
Hal tersebut dikemukakan Misbakhun dalam rapat dengar pendapat antara BAKN DPR RI dengan PT SMI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021). Ia berharap PT SMI dapat memberikan solusi terkait ragam karakteristik besaran pinjaman kepada daerah yang membutuhkan terutama daerah-daerah lintas batas dan daerah 3T.
“Kalau kepulauan butuh suatu infrastruktur misalnya bangun pelabuhan, bangun sesuatu yang sesuai dengan kearifan lokal mereka sesuai dengan karakteristik wilayahnya itu bisa diberikan dengan jumlah yang memadai. Karena kalau wilayah-wilayah kepulauan yang luar itu kan di samping mereka kepulauan itu, aktivitas mereka kan juga menjadi symbol bagi kedaulatan,” terangnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
