Bupati juga memerintahkan kepada kepala Desa dan Camat untuk melakukan pendataan kembali penduduk miskin secara detail dan akurat, sebab, ujar Bupati yang dikenal rendah hati itu, dengan data yang ada pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi dalam membuat program pemberantasan kemiskinan.
“Target kita yakni menurunkan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin setiap tahun,” ungkapnya.
Disisi lain, dengan adanya PPKM darurat, Pemerintah pusat mempercepat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH). Anggaran PKH Tahun 2021 Rp28,31 triliun dengan target 10 juta kelompok penerima dan realisasi sampai dengan Q2 adalah Rp13,96 triliun.
“Dengan adanya PPKM Darurat mestinya kuartal ketiga ini kita akan mempercepat penyalurannya di triwulan ketiga ini pada bulan Juli dan diharapkan akan memperkuat daya tahan sosial dari para keluarga PKH,” ujar Sri Mulyani dinukil dari situs resmi Kementerian Keuangan RI.
Selain itu, keluarga PKH juga mendapatkan penyaluran kartu sembako dengan total anggaran sebesar Rp42,37 triliun untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sampai dengan Juni, realisasinya Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM. Sehingga masih tersedia ruang untuk hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar Rp200.000 perbulan.
“Pada saat PPKM Darurat ini kita meminta kepada Kementerian Sosial untuk segera mencapai 18,8 jadi masih ada tambahan 3 juta yang bisa ditambahkan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada dan juga diminta untuk dilakukan percepatan penyaluran,” tandasnya. (Nomo/Man/Adv)
Halaman : 1 2
