EkonomiHeadline NewsSosial Budaya

Legislatif Desak Koperindag Tertibkan Pedagang di Kawasan Pasar Baru Banggai

 

Jamal tekankan pedagang kaki lima perlu ditarik retribusi

BANGGAI, KABAR BENGGAWI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut terus berusaha mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya memaksimalkan retribusi di kawasan Pasar Baru Banggai.

Wakil Ketua II DPRD Jamaludin R. Bunsiang mengatakan khusus pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di tepi jalan Pasar Baru Banggai perlu dilakukan penarikan retribusi.

BACA JUGA :  Dituding Endapkan PAD, Ini Jawaban Plt Kepala Dinas Perikanan

“Itu pedagang yang biasa jualan ikan bakar, kan itu semestinya bahu jalan, kalau bicara aturan. Coba ditertibkan dan ditarik retribusinya, untuk realisasi PAD ini memang tidak bisa pakai hati, tidak ada yang jadi kalau begitu,” kata Jamal saat Rapat Dengar Pendapat, Jumat (18/8/2023).

“Tolonglah Ibu Kadis, saya tekankan, ini bukannya tidak suka cuman ya harus ada kontribusi, kita ingin Banggai Laut maju,” imbuh dia.

Jamal dan sejumlah Anggota DPRD lainnya meminta agar Dinas Keperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) secepatnya menyelesaikan persolaan teknis di Kawasan Pasar Baru Banggai sebab persoalnnya sejak lama hanya terkait penertiban pedagang.

“Jadi silahkan ibu Kadis untuk berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujar dia.

BACA JUGA :  PAD Tak Capai Target, DPRD Minta Pemkab Maksimalkan Retribusi

Kepala Dinas Koperindag Hasdia B. Sia menyampaikan salah satu persoalan ketika saat inspeksi beberapa waktu lalu pihaknya menemukan ada petak los pasar yang digunakan menjadi gudang dan diduga ada oknum pedagang yang menguasai beberapa los sekaligus, Ia pastikan dalam satu bulan ini akan menyelesaikannya.

“Insya allah bulan depan selesai, kita akan melakukan pendekatan persuasif,” jelas pejabat yang luwes dengan wartawan itu.

Tak hanya soal los, Hasdia juga memberitahukan kawasan saat masuk Pasar Baru ada beberapa pedagang yang berjejar disebelah kiri saat masuk dan itu sangat strategis, meski begit diakui Hasdia mereka (pedagang-red) tidak membayar retribusi karena lahan yang digunakan memang bukan milik Pemkab.

“Kita bisa tarik retribusi dengan lebih besar dibanding pedagang yang berada di dalam, namun harus ada dasarnya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua I Patwan Kuba menanggapi bahwa Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi dan pajak tengah digodok dan saat ini masih menunggu evaluasi.

“Kami akan komunikasi dengan Komisi III dan juga Bagian Hukum agar klausul itu dimasukan, untuk masalah nominal, bisa Ibu Kadis yang hitung,” tandas Paku sapaan akrab Patwan Kuba.

 

Penulis : Nomo
Editor : –