Diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar Rp98,9 triliun, setara 15 persen dari anggaran pendidikan. Sedangkan, sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp346,5 triliun, setara 52 persen anggaran pendidikan.
Mengetahui hal tersebut, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mempertanyakan seberapa efektif TKD berkontribusi mengurangi beban biaya pendidikan di Indonesia. Sebab itu, ia berharap masukan dan aspirasi dari organisasi masyarakat bisa membantu Komisi X DPR RI untuk mengupas tuntas akar masalah dari pembiayaan pendidikan di Indonesia.
“Kami harus tahu dimana sih ‘beban biaya’ terbesar bidang pendidikan. Sehingga, kami pun mendapatkan ‘insight’ yang mana seharusnya negara berperan menyelesaikan masalah (biaya pendidikan) ini dan di mana peran masyarakat bisa berkontribusi untuk membantu (menyelesaikan) masalah (biaya pendidikan),” pungkasnya.
Sebagai informasi, agenda tersebut menghadirkan sejumlah Penyelenggara Dikdasmen dan Dikti yang berasal dari organisasi masyarakat sektor pendidikan. Di antaranya PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, PB Al Washilyah. (*)
Halaman : 1 2
