Pemerintah Batalkan Pelaksanaan Haji, DPR: Keselamatan Harus Jadi Prioritas

- Jurnalis

Jumat, 4 Juni 2021 - 14:01 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KABAR BENGGAWI – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa keputusan untuk tidak memberangkatkan haji sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah. Salah satu pertimbangan utamanya adalah bahwa saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi sehingga pertimbangan keselamatan jiwa menjadi prioritas.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi meniadakan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M. Keputusan itu disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan pers di, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

”Dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima maqashid syariah, selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat,” kata Gus AMI, sapaan akrabnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diketahui, saat ini berdasarkan data dari Worldometers per Kamis (3/6/2021) pagi pukul 06.00 WIB, Covid-19 telah menginfekti 172.382.953 orang di seluruh dunia. Dari jumlah itu, sebanyak 3.700.884 meninggal dunia. Di Indonesia, data per Rabu (2/6/2021), total kasus sebanyak 1.831.773 dengan kasus baru sebanyak 5.246.

Karena itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut meminta masyarakat untuk bisa memahami bahwa keputusan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan terbaik untuk kemaslahatan umat.

Berita Terkait

Pansus DPRD Banggai Laut Kritisi LKPJ Bupati 2023
Sekwan Jembatan Legislatif dan Eksekutif
Rancangan KUPA dan PPAS-P 2023 Resmi Disepakati
Legislator : Kenaikan BBM Sengsarakan Rakyat
Minta Pertamina Transparan Jelaskan Ketidaksesuaian Stok dan Fakta Pertalite di Lapangan
Perlu Pengawasan Ketat dalam Proses Pembelian Saham Telkomsel ke PT GoTo
Curah Matahari Melimpah, Potensi Kembangkan Panel Surya di Daerah 3T
Pengadaan Gorden RJA untuk Rujab Anggota DPR RI Dibatalkan
Berita ini 0 kali dibaca
Komentar

Berita Terkait

Kamis, 2 Mei 2024 - 14:27 WITA

Pansus DPRD Banggai Laut Kritisi LKPJ Bupati 2023

Jumat, 1 September 2023 - 22:12 WITA

Sekwan Jembatan Legislatif dan Eksekutif

Jumat, 1 September 2023 - 19:37 WITA

Rancangan KUPA dan PPAS-P 2023 Resmi Disepakati

Kamis, 1 September 2022 - 12:58 WITA

Legislator : Kenaikan BBM Sengsarakan Rakyat

Senin, 15 Agustus 2022 - 15:13 WITA

Minta Pertamina Transparan Jelaskan Ketidaksesuaian Stok dan Fakta Pertalite di Lapangan

Berita Terbaru

Pria curi peralataan speedboat dibekuk Polisi (Istimewa)

Kriminal

Apes! Curi Peralatan Speedboat Pria di Luwuk Dibekuk Polisi

Kamis, 18 Jul 2024 - 10:38 WITA